Pijar.asia | Samarinda – Gagasan penerapan pendidikan gratis selama 12 tahun kembali mencuat di tingkat nasional menyusul adanya dorongan atas putusan Mahkamah Agung terkait pemenuhan hak pendidikan. Meski dinilai sejalan dengan semangat konstitusi, sejumlah pihak di daerah meminta agar wacana ini dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, mengingatkan bahwa kebijakan nasional yang bersifat populis tetap harus didukung oleh kesiapan fiskal yang memadai, baik di pusat maupun daerah. Dirinya menyebut bahwa pendidikan gratis memang merupakan hak dasar warga negara, namun tidak bisa dilaksanakan secara tergesa-gesa.
“Secara prinsip kita semua mendukung, tapi harus realistis. Apakah pemerintah, khususnya di daerah, siap menanggung beban pembiayaan ini secara utuh?” ujar Fadly saat ditemui.
Dirinya menambahkan, jika kewajiban pembiayaan pendidikan sepenuhnya dibebankan ke daerah, maka akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program prioritas lainnya. Hal ini dikhawatirkan justru menciptakan ketimpangan antardaerah, terutama bagi wilayah yang kemampuan fiskalnya masih terbatas.
Fadly mencontohkan program Gratispol di Kalimantan Timur, yang membebaskan biaya pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, program tersebut sudah menunjukkan komitmen luar biasa dari pemerintah provinsi, namun juga menyedot anggaran dalam jumlah besar.
“Kaltim sudah cukup progresif, bahkan sampai kuliah dibayarkan. Tapi anggarannya sangat besar, dan tidak semua daerah bisa meniru ini,” jelasnya.
Selain aspek anggaran, Fadly menyoroti potensi dampak terhadap lembaga pendidikan swasta. Dirinya menilai bahwa pendidikan selama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk pihak swasta yang menyediakan layanan pendidikan alternatif berkualitas.
“Kalau semua digratiskan, lalu bagaimana kelangsungan sekolah swasta? Padahal banyak di antaranya yang punya mutu bagus dan menjangkau kelompok masyarakat tertentu,” katanya.
Dirnya menekankan bahwa sekolah swasta memiliki keunggulan tersendiri, seperti pendekatan kurikulum internasional, fasilitas unggul, hingga pembentukan karakter dalam lingkungan belajar khusus. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis tidak boleh mengabaikan keberagaman dan dinamika sektor pendidikan nasional.
“Kita perlu ruang pilihan. Pendidikan gratis boleh, tapi jangan sampai kualitasnya jadi rata-rata semua. Yang rugi nanti justru peserta didik,” tegasnya.
Fadly menyerukan agar pemerintah merumuskan kebijakan pendidikan secara menyeluruh dan adil, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem pendidikan secara umum.
“Jangan sampai karena ingin semua gratis, justru sektor pendidikan swasta kolaps. Padahal keberadaan mereka juga memperkuat pendidikan nasional,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
