Pijar.asia | Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menggulirkan program umrah gratis bagi para marbot dan penjaga rumah ibadah mulai tahun ini. Program ini dimajukan lebih cepat dari jadwal semula sebagai bentuk percepatan kebijakan sosial-keagamaan yang menyentuh langsung masyarakat akar rumput.
Percepatan pelaksanaan dilakukan sebagai respons terhadap arahan Presiden RI terkait penyesuaian kebijakan anggaran menjelang transisi kepemimpinan daerah.
Program yang menyasar para penjaga rumah ibadah ini dinilai sebagai bentuk penghormatan atas peran mereka yang selama ini bekerja dalam diam, menjaga kesucian tempat ibadah tanpa pamrih dan jauh dari sorotan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai langkah tersebut tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah, tetapi juga memberikan nilai spiritual dan sosial bagi mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh program-program serupa.
“Ini bentuk penghargaan terhadap mereka yang selama ini berkontribusi besar bagi kehidupan beragama di masyarakat. Kita patut apresiasi,” ujar Sarkowi di Samarinda.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberpihakan ini harus tetap disertai pengawasan agar program berjalan transparan dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
Program berada di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, dengan mekanisme seleksi yang mengacu pada data riwayat pengabdian para calon peserta.
“Saya sudah lihat sistemnya. Mereka punya data tentang lama pengabdian para marbot. Jadi proses seleksinya tidak sembarangan, ada dasar administratif,” jelas Sarkowi.
DPRD, melalui Komisi IV, akan memastikan program ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses seleksi, teknis pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran akan diawasi ketat.
“Ini bukan program kecil. Menyangkut dana publik dan kepercayaan masyarakat. Kalau ada kejanggalan, tentu akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Meski demikian, Sarkowi juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak dibebani dengan prasangka. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan berdasarkan temuan nyata di lapangan, bukan asumsi.
“Biarkan program ini berjalan terlebih dahulu. Jika nanti ditemukan kekurangan, baru kita evaluasi. Jangan langsung menuduh sebelum ada bukti,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
