Pijar.asia | Samarinda – Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam mengatasi tantangan geografis di wilayah seperti Kutai Kartanegara (Kukar).
Firnadi mengingatkan, besarnya APBD Kukar yang mencapai Rp12 triliun bukan jaminan seluruh kebutuhan pembangunan masyarakat bisa langsung terjawab. Dirinya menilai, masih ada banyak daerah di Kukar yang kesulitan akses transportasi, terutama di wilayah-wilayah pedalaman dan perairan.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka APBD. Realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Infrastruktur jalan, jembatan, bahkan akses pelayanan dasar di beberapa daerah Kukar masih perlu perhatian khusus,” ujar Firnadi.
Melihat kondisi tersebut, Firnadi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong bantuan keuangan provinsi sebagai upaya mempercepat pembangunan. Bantuan ini, kata dia, bukan hanya soal dana, tapi juga bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun daerah.
“Kami dari provinsi siap mengawal bantuan keuangan untuk Kukar. Sinergi antara DPRD, Pemprov, dan Pemkab menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan setengah-setengah,” tegasnya.
Firnadi juga menyebut, Kukar memiliki potensi besar di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun potensi itu, menurutnya, tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang layak.
Dirinya berharap, sinergi yang lebih kuat bisa terus dibangun, tidak hanya sebatas koordinasi di atas kertas, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata di lapangan.
“Infrastruktur yang baik itu pondasi utama. Tanpa jalan yang memadai, masyarakat sulit mengakses pasar, sekolah, bahkan layanan kesehatan. Ini yang terus kami perjuangkan,” tutup Firnadi. (MH/Adv/DPRDKaltim)
