Pijar.asia | Samarinda – Proyek pembangunan Waterboom di Pulau Kumala, Kutai Kartanegara (Kukar), senilai Rp400 miliar, diproyeksikan rampung akhir 2025. Meski disambut antusias, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya tata kelola profesional agar proyek ini tak sekadar jadi monumen pembangunan.
Pulau Kumala sebelumnya dikenal sebagai ikon wisata Kukar, namun dalam beberapa tahun terakhir kawasan ini dinilai stagnan. Upaya revitalisasi melalui pembangunan wahana air berskala besar pun digagas pemerintah daerah sebagai langkah menghidupkan kembali potensi ekonomi pariwisata.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa inisiatif pembangunan tersebut merupakan momentum penting yang perlu dijalankan secara serius. Namun, dirinya menggarisbawahi bahwa keberhasilan proyek tak cukup diukur dari rampungnya fisik bangunan semata.
“Yang dibutuhkan bukan hanya ikon baru, tapi juga manajemen yang bisa menjadikan Waterboom sebagai sumber pendapatan daerah dan penggerak ekonomi lokal,” ujarnya saat ditemui.
Menurut Salehuddin, Pulau Kumala selama ini gagal dimanfaatkan secara maksimal. Dirinya menyebut, minimnya kontribusi kawasan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar harus dijadikan pelajaran, terlebih dengan pengalaman gagal menggandeng mitra besar seperti Jatim Park.
“Dulu hanya jadi tempat yang dibiarkan terbengkalai. Sekarang sudah ada pembangunan besar-besaran, maka pengelolaannya harus jauh lebih serius,” tegasnya.
Selain mendorong optimalisasi ekonomi, Salehuddin juga menyoroti pentingnya dampak sosial proyek ini. Dirinya berharap kehadiran Waterboom bisa membuka peluang kerja, memperkuat sektor UMKM, serta menciptakan efek berantai bagi masyarakat sekitar.
Tak kalah penting, infrastruktur pendukung juga harus diperhatikan. Ia mengeluhkan fasilitas dasar seperti penerangan jembatan menuju Pulau Kumala yang kerap mati dan kurangnya sistem keamanan di malam hari.
“Kalau mau tempat wisata ini hidup, harus aman dan nyaman. Pengunjung tidak akan datang kalau malam saja sudah gelap dan tidak terjaga,” ujarnya.
Salehuddin menekankan bahwa pembangunan sektor wisata harus didukung oleh sistem yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek pencitraan. Pemerintah daerah, kata dia, perlu belajar dari kegagalan masa lalu dan membangun tata kelola yang lebih profesional serta berpihak pada masyarakat.
“Pariwisata bisa jadi penggerak ekonomi, tapi hanya kalau dikelola dengan niat dan sistem. Jangan hanya bagus saat peresmian, tapi mati pelan-pelan setelah itu,” tandasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
