Pijar.asia | Samarinda – Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus wilayah perbatasan strategis Indonesia, kini menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Ancaman abrasi dan buruknya akses jalan dinilai menjadi indikator belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap daerah terpencil.
Sorotan ini mencuat dalam pernyataan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, yang menekankan perlunya langkah konkret lintas pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.
“Maratua memiliki peran vital, baik dalam konteks geopolitik maupun pengembangan pariwisata. Namun kondisi infrastruktur yang ada saat ini belum mencerminkan prioritas itu,” ujarnya.
Salah satu isu mendesak adalah abrasi pantai yang menggerus kawasan pesisir, termasuk Teluk Harapan dan kampung lainnya seperti Payung-Payung. Kondisi ini mengancam lingkungan sekaligus kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut dan wisata bahari.
Tak hanya itu, akses jalan menuju kawasan wisata pun disebut sangat terbatas. Beberapa ruas jalan hanya dibeton sepanjang belasan meter, selebihnya dibiarkan dalam kondisi rusak, sehingga menghambat arus kunjungan wisatawan.
“Kalau jalannya saja sulit dilalui, bagaimana sektor pariwisata bisa berkembang? Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal daya saing destinasi,” jelasnya.
Syarifatul menilai, perencanaan pembangunan Maratua harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan kawasan perbatasan. Selain sebagai ikon wisata bahari, Maratua juga merupakan pintu gerbang luar negeri bagi Indonesia di bagian utara Kalimantan.
Karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi antar pemerintah untuk menyusun strategi pembangunan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Berau, menurutnya, juga harus lebih aktif dan tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah provinsi atau pusat.
“Pembangunan Maratua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Butuh sinergi dari semua pihak agar keadilan pembangunan benar-benar terwujud,” tegasnya.
Di tengah upaya nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Maratua menjadi contoh nyata urgensi pelibatan lebih besar terhadap daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan signifikan. (MH/Adv/DPRDKaltim)
