Pijar.asia | Samarinda – Masyarakat Kalimantan Timur yang terdampak kasus dugaan BBM oplosan semakin resah, lantaran janji Pertamina untuk menyediakan bengkel gratis bagi perbaikan kendaraan hingga kini belum terlaksana.
Melalui Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menuntut kejelasan dan segera realisasinya, mempertanyakan keseriusan Pertamina dalam menepati komitmennya yang sebelumnya disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Masyarakat sudah menunggu lama. Terakhir, saya komunikasi dengan pihak Pertamina, katanya masih menunggu arahan dari pusat,” ucapnya.
Namun, jawaban yang terus berulang, yakni harus menunggu keputusan dari pusat, dinilai oleh Nurhadi sebagai alasan yang tidak memadai.
“Masyarakat tidak peduli soal itu. Mereka hanya ingin solusi, dan kami di sini tidak bisa memberikan jawaban karena janji ini datang dari mereka,” tambahnya.
Kasus dugaan BBM oplosan ini telah menyebabkan kerusakan pada sejumlah kendaraan masyarakat di berbagai daerah, termasuk kendaraan milik beberapa anggota dewan. Meskipun dampak tersebut dirasakan langsung oleh pejabat, dirinya menyatakan bahwa hal ini bukan soal pribadi, melainkan masalah rakyat yang harus segera diselesaikan.
“Beberapa kendaraan anggota dewan juga terkena dampaknya, tapi kami tidak akan mengangkat ini sebagai masalah pribadi. Ini adalah masalah besar yang juga merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan kondisi yang semakin memanas, Komisi II DPRD Kaltim berencana untuk mengambil langkah lebih tegas jika janji tersebut terus diabaikan.
“Kami akan memanggil Pertamina lagi. Kalau perlu, dengan sikap yang lebih keras. Ini sudah terlalu lama, dan kami merasa dihina. Jika kami saja dibohongi, apalagi masyarakat yang berharap banyak,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
