Pijar.asia | Samarinda – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pertumbuhan pesat wilayah perkotaan di Kalimantan Timur (Kaltim), cerita berbeda masih mewarnai daerah-daerah pedalaman. Akses pendidikan yang belum merata menjadi sorotan serius, terutama di kawasan terluar seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa ketimpangan ini kian mengkhawatirkan. Dirinya menyebut, kesenjangan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, serta minimnya sarana belajar menjadi hambatan utama pemerataan pendidikan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Wilayah perkotaan seperti Samarinda sudah cukup siap, tetapi daerah 3T masih jauh tertinggal. Padahal anak-anak di pedalaman juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” katanya.
Dalam konteks ini, Ekti menyoroti program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Program ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat miskin dengan model pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
Namun, politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, realisasi program tidak bisa bersifat seragam.
“Kalau pendekatannya masih sentralistik, hasilnya hanya akan dirasakan di kota-kota besar. Sementara daerah terpencil tetap tertinggal,” ujarnya.
Ekti juga menekankan pentingnya keterlibatan putra daerah sebagai tenaga pendidik. Dirinya menilai, guru lokal memiliki keunggulan dalam memahami medan, budaya, serta memiliki komitmen yang lebih kuat untuk bertahan dalam situasi yang serba terbatas.
“Kita sudah sering lihat contoh di sektor kesehatan. Banyak tenaga medis dari luar yang tidak tahan tinggal di pedalaman. Hal serupa bisa terjadi di sektor pendidikan jika kita tidak belajar dari pengalaman itu,” tegasnya.
Selain itu, Ekti mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menunggu program dari pusat. Menurutnya, inisiatif lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan nasional, terutama di daerah-daerah dengan tantangan geografis yang berat.
“Pemerintah daerah harus menjemput bola. Jangan biarkan program-program penting seperti Sekolah Rakyat hanya menjadi simbol tanpa manfaat nyata,” tuturnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, siap mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di pedalaman. Ia berharap Mahulu, Kubar, dan wilayah serupa bisa merasakan kehadiran negara melalui layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. (MH/Adv/DPRDKaltim)
