Pijar.asia | Samarinda – Ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mencetak generasi unggul melalui program pendidikan tinggi gratis atau Gratispol menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi. Namun, di balik semangat pemerataan akses pendidikan ini, DPRD Kaltim mewanti-wanti potensi tekanan fiskal yang bisa muncul di masa depan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai program ini memiliki semangat yang baik, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan matang dan mekanisme evaluasi yang ketat agar tidak menjadi beban struktural dalam anggaran daerah.
“Pendidikan gratis bukan semata soal menggratiskan biaya kuliah. Ini menyangkut bagaimana kita mengelola anggaran besar untuk mencetak SDM berkualitas. Jadi perlu ukuran yang jelas, bukan sekadar formalitas,” ujar Ananda.
Gratispol diperkirakan akan menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun, dengan target mencapai Rp1,5 triliun pada 2030. Besarnya alokasi ini mendorong kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal di tengah dinamika pembangunan daerah, termasuk pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kaltim.
Menurut Ananda, program ini harus dirancang sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya pembiayaan tahun-ke-tahun. Karena itu, indikator keberhasilan seperti lulusan terserap di dunia kerja, kontribusi terhadap pembangunan daerah, dan kualitas institusi pendidikan harus dijadikan tolok ukur utama.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi mitra. “Gratispol tidak bisa dijalankan sepihak. Kampus-kampus, baik negeri maupun swasta, harus memastikan standar kualitas tetap terjaga walau dibiayai oleh negara,” katanya.
DPRD Kaltim menyatakan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Namun, transparansi dari pemerintah dan partisipasi publik menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari tujuan awalnya.
Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan akan tenaga kerja lokal yang terampil dan berpendidikan tinggi memang semakin mendesak. Gratispol bisa menjadi pintu masuk untuk itu, selama dikelola dengan tata kelola anggaran yang sehat dan sistem pendidikan yang inklusif.
“Jika tak dirancang secara strategis, program ini bisa menjadi jebakan fiskal. Tapi jika dikelola dengan tepat, Gratispol bisa menjadi lokomotif peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
