Pijar.asia | Samarinda – Tantangan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, terutama di daerah pedalaman, bukan lagi semata soal anggaran. Namun menyangkut ketepatan pendekatan teknis yang digunakan. Wilayah seperti hulu Kutai Kartanegara (Kukar), dengan kondisi geografis berupa rawa-rawa dan bantaran sungai, dinilai memerlukan perencanaan berbasis karakter wilayah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti perlunya perubahan paradigma dalam membangun jalan di daerah seperti Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang menjadi akses utama ke berbagai desa hingga perbatasan Kutai Barat.
“Masalah utamanya bukan cuma jalan rusak, tapi desain jalan yang tidak cocok. Kita harus merancang dari awal sesuai kondisi tanah dan iklim, bukan asal bangun pakai metode standar,” kata Firnadi dalam keterangannya.
Dirinya mencontohkan penggunaan metode pile slab atau struktur layang sebagai alternatif konstruksi jalan di atas tanah labil. Teknologi ini dianggap lebih cocok untuk daerah langganan banjir dan tanah yang tidak stabil, meskipun biaya awalnya lebih tinggi.
“Kalau mau efisien dalam jangka panjang, lebih baik kita gunakan teknologi yang tahan terhadap karakter alam di sana. Jangan terjebak pada solusi murah tapi jangka pendek,” tegasnya.
Firnadi juga mengkritik pola pembangunan berbasis anggaran tahunan yang menurutnya seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan teknis di lapangan. Dirinya menyarankan agar pemerintah kabupaten dan provinsi mulai menyusun peta jalan pembangunan dengan pendekatan berbasis data geospasial dan kondisi ekologis.
“Pembangunan yang tidak berbasis ilmu dan kondisi riil hanya akan menghasilkan proyek yang terus-menerus rusak. Ini pemborosan. Kita harus punya roadmap infrastruktur yang betul-betul terukur dan terintegrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, dirinya mengingatkan bahwa masalah infrastruktur pedalaman bukan tanggung jawab satu tingkat pemerintahan saja. Karena itu, kolaborasi antara Pemkab Kukar, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.
“Kalau Kukar berjalan sendiri, dengan medan yang begitu kompleks, bisa makan waktu puluhan tahun. Sinergi lintas lembaga sangat penting, terutama untuk pendanaan dan teknologi,” tutup Firnadi. (MH/Adv/DPRDKaltim)
