AdvertorialDPRD Kaltim

PAD Kaltim Turun Rp1,86 Triliun, Hasanuddin Dorong Optimalisasi Potensi Daerah

×

PAD Kaltim Turun Rp1,86 Triliun, Hasanuddin Dorong Optimalisasi Potensi Daerah

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud

Pijar.asia | Samarinda – Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan 2026 menjadi perhatian terhadap kemampuan fiskal Kalimantan Timur. Di tengah penyesuaian tersebut, pemerintah daerah didorong untuk menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan lokal guna memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Hasanuddin menilai, Kaltim memiliki potensi sumber pendapatan yang perlu dimaksimalkan agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana alokasi.

“Jadi, dana alokasi atau DBH itu adalah bonus. Kita berharapnya ke depan Kaltim bisa lebih optimal meningkatkan PAD lewat sumber-sumber yang ada,” ungkapnya, Kamis (12/11/26).

Dirinya juga menyoroti posisi Kaltim yang selama ini memiliki kontribusi ekonomi cukup besar di tingkat nasional. Kaltim secara konsisten masuk dalam jajaran lima besar nasional dan sepuluh besar dari 36 provinsi dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, terkait isu efisiensi anggaran yang menjadi perhatian publik, Hasanuddin menegaskan bahwa kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai realokasi anggaran, bukan penghapusan program.

Menurutnya, sejumlah program yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kini dialihkan ke pemerintah pusat untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional. Beberapa di antaranya meliputi program makan gratis, sekolah rakyat, serta program nasional lainnya.

“Banyak anggaran provinsi yang dialihkan ke pusat. Contohnya program makan gratis, sekolah rakyat, dan program nasional lainnya. Jadi bukan dihilangkan, tetapi lebih tepatnya dipindahkan kewenangannya,” jelasnya.

Berdasarkan data APBD Perubahan Kaltim 2026, target pendapatan daerah mengalami koreksi dari sebelumnya Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun. Penyesuaian tersebut mencatatkan penurunan sekitar Rp883 miliar dibandingkan target awal.

Penurunan juga terjadi pada proyeksi PAD Kaltim tahun ini, dari Rp10,75 triliun menjadi Rp8,89 triliun. Sebaliknya, pendapatan transfer justru diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp1,19 triliun sehingga mencapai Rp4,33 triliun.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Optimalisasi potensi pendapatan lokal dinilai penting agar Kaltim mampu menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah di tengah perubahan kebijakan anggaran nasional. (Adv/KH)