Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hal yang ditekankan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih berkualitas.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan terbaru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sosialisasi ini melibatkan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi regulasi.
Sunggono menilai, pemahaman terhadap aturan baru harus diikuti koordinasi yang kuat antarlembaga. Hal ini diperlukan agar setiap pihak dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Perubahan kebijakan tentu perlu diikuti dengan pemahaman dan kesiapan seluruh pihak. Karena itu, koordinasi harus terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian informasi serta perlindungan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” tuturnya.
Ia berharap penerapan regulasi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi kehidupan masyarakat. Termasuk mendorong perkembangan ekonomi umat serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Atas nama Pemkab Kukar, kami menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini dan memberikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat kerja sama seluruh pihak,” ucap Sunggono.
Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah membutuhkan komitmen bersama, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pelayanan.
Dengan demikian, kebijakan baru tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin baik, tertib, aman, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. (Adv/DiskominfoKukar)














