Pijar.asia | Samarinda – Komisi IV DPRD Kaltim meminta perbaikan menyeluruh dalam tata kelola beasiswa daerah agar penyalurannya lebih transparan, merata, dan benar-benar dirasakan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan bahwa pemerataan beasiswa masih perlu diperkuat.
Menurutnya, program bantuan pendidikan wajib melihat seluruh kebutuhan mahasiswa, baik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).
“Semua kampus harus diperlakukan setara. PTS juga menampung banyak mahasiswa dan harus mendapatkan perhatian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama program beasiswa adalah membuka akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Karena itu, Makmur meminta agar seluruh mahasiswa memiliki peluang yang sama tanpa memandang status kampusnya.
Dirinya juga menyoroti perlunya mekanisme penyaluran yang jelas dan mudah dipahami. Transparansi disebutnya penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari kecurigaan adanya perlakuan tidak adil.
“Jika prosesnya dibuka dengan jelas, masyarakat akan lebih percaya. Yang kita jaga itu kredibilitas programnya,” tegasnya.
Selain itu, Makmur menilai penataan anggaran harus tetap berpedoman pada alokasi pendidikan 20 persen. Ia mendorong agar penyaluran beasiswa dilakukan secara bertahap dan dirancang dengan perencanaan yang matang agar tepat sasaran.
“Tahapan program harus realistis dan konsisten. Selama pemerintah terbuka sejak awal, masyarakat akan memahami prosesnya,” tuturnya.
Makmur memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawasi pelaksanaan program pendidikan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mahasiswa dan mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi seluruh program harus direncanakan secara adil dan terukur,” pungkasnya. (RD/Adv/DPRDKaltim)
