AdvertorialDPRD Kaltim

Kepemimpinan Lemah, Perusda Kaltim Tak Mampu Dongkrak PAD

×

Kepemimpinan Lemah, Perusda Kaltim Tak Mampu Dongkrak PAD

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Ist)

Pijar.asia | Samarinda – Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sebagian besar justru stagnan dan belum mampu memberikan kontribusi berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya kepemimpinan dan pengelolaan yang jauh dari profesionalisme. Dirinya menyebut, banyak perusda dipimpin oleh orang yang ditunjuk bukan karena kapabilitas melainkan karena faktor non-teknis.

“Perusda harus dipimpin oleh orang yang tepat. Pemimpinnya harus punya kapabilitas dan kapasitas,” tegasnya.

Menurut politisi Golkar ini, selama ini penunjukan pimpinan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dibandingkan pertimbangan kompetensi bisnis. Akibatnya, arah kebijakan dan program kerja perusda menjadi tidak fokus dan gagal mencapai target yang seharusnya.

“Kalau pemimpinnya tepat, otomatis arah kebijakan juga akan benar. Ini yang harus jadi perhatian serius pemerintah provinsi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sapto menilai perusda seharusnya bisa menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tambang. Namun, kenyataannya justru banyak yang jalan di tempat bahkan tak memiliki kontribusi yang jelas terhadap kas daerah.

Untuk itu, dirinya mendorong agar Pemprov Kaltim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusda baik dari sisi struktur kelembagaan maupun kinerjanya. Tak hanya itu, dirinya juga menekankan perlunya reformasi tata kelola dan transformasi manajemen berbasis model korporasi modern.

“Perusda seharusnya dikelola layaknya perusahaan profesional. Harus ada target kinerja yang jelas, inovasi dan indikator keberhasilan yang bisa diukur secara objektif,” ujarnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya proses seleksi terbuka dan berbasis kompetensi dalam penentuan pimpinan perusda ke depan. Rekrutmen harus bebas dari intervensi politik dan mengutamakan integritas serta rekam jejak profesional.

“Saya harap Gubernur segera ambil langkah tegas dan strategis. Jangan terjebak lagi pada pola lama yang terbukti tidak efektif. Kaltim butuh pemimpin perusda yang profesional dan visioner,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)