Pijar.asia | Samarinda – Kebijakan seragam sekolah gratis bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kalimantan Timur menjadi sorotan publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan. Namun, hingga awal tahun ajaran baru realisasi program ini masih belum menunjukkan kejelasan teknis.
Program ini merupakan salah satu komitmen politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji. Secara prinsip, kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga dan memperkuat pemerataan pendidikan. Namun lemahnya koordinasi lintas sektor membuat pelaksanaannya belum optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi lengkap mengenai alur distribusi dan mekanisme teknis pembagian seragam.
“Saya belum tahu sejauh mana perkembangan program ini. Apakah langsung dibagikan setelah proses penerimaan siswa baru atau menunggu kebijakan teknis dari dinas terkait, kami masih menunggu kejelasan,” kata Baba.
Sebagai mitra pengawas eksekutif, Komisi IV menilai bahwa pelaksanaan kebijakan publik semacam ini perlu didasarkan pada perencanaan matang dan eksekusi yang terukur. Keterlambatan distribusi seragam dikhawatirkan mengurangi efektivitas program dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap janji kampanye kepala daerah.
“Jangan sampai siswa sudah mulai belajar tapi seragamnya belum ada. Itu justru menimbulkan beban baru,” ujar Baba.
Dirinya juga menegaskan bahwa pelaksanaan program harus berjalan secara transparan dan tepat sasaran, mengingat bantuan publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan baik.
Di sisi lain, Baba mengingatkan para orang tua untuk tidak sepenuhnya bergantung pada program pemerintah. Menurutnya, tanggung jawab pendidikan tetap harus menjadi kolaborasi antara negara dan keluarga.
“Orang tua harus tetap mempersiapkan kebutuhan lain yang belum ditanggung oleh pemerintah, seperti seragam cadangan atau alat tulis. Koordinasi yang baik antara sekolah dan instansi terkait juga harus dijaga agar tidak ada celah penyimpangan,” tutup Baba.(MH/Adv/DPRDKaltim)
