Pijar.asia | Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, memberikan perhatian serius terhadap efektivitas program-program yang diluncurkan Pemprov Kaltim dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Menurutnya, semangat perubahan yang dibawa harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap implementasi di lapangan.
“Program yang disusun memang menjanjikan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi pengangguran. Tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana program itu diterapkan secara berkualitas,” ujar Damayanti.
Ia menilai, kuantitas kegiatan bukanlah indikator tunggal keberhasilan. Pemerintah, kata Damayanti, harus mampu menunjukkan bahwa setiap kegiatan membawa manfaat riil yang dirasakan langsung oleh warga.
“Seringkali kita terjebak pada banyaknya program, tetapi lupa mengevaluasi seberapa besar dampaknya. Kita butuh kualitas, bukan sekadar angka,” tegasnya.
Secara khusus, Damayanti menyoroti sektor ketenagakerjaan yang kerap menjadi janji politik namun sulit terealisasi secara substansial. Ia mengingatkan bahwa pelatihan tenaga kerja harus diikuti dengan strategi penyerapan tenaga kerja yang tepat.
“Pelatihan itu hanya satu sisi. Harus ada jaminan bahwa peserta pelatihan bisa benar-benar masuk ke dunia kerja. Tanpa pemetaan kebutuhan dan penciptaan lapangan kerja baru, masalah pengangguran tidak akan selesai,” katanya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Damayanti mendorong dilakukannya evaluasi berkala terhadap seluruh program prioritas. Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang adaptif dan konsisten menjawab kebutuhan masyarakat.
“Konsistensi dan kesesuaian antara janji dan pelaksanaan adalah yang utama. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar seluruh program benar-benar membawa perubahan nyata, bukan sekadar slogan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
