Pijar.asia | Samarinda – Minimnya respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Berau terhadap program Sekolah Rakyat menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. Ia menilai, keterlambatan ini menunjukkan lemahnya inisiatif daerah dalam merespons peluang bantuan yang telah digelontorkan pemerintah pusat melalui APBN.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dana ratusan miliar rupiah telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tinggal menunggu kesiapan administratif dan teknis dari daerah penerima. Namun dari lima daerah di Kaltim yang mengajukan, hanya Samarinda yang dinyatakan siap menerima.
“Samarinda bisa, kenapa Berau tidak? Ini soal kemauan dan kemampuan menjemput bola. Jangan sampai hanya karena kurang gerak, rakyat kehilangan akses terhadap program penting,” ujar Syarifatul saat ditemui.
Sebagai legislator yang berasal dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur dan Bontang, Syarifatul mengaku prihatin dengan kondisi ini. Ia menilai, Pemkab Berau seharusnya lebih aktif membenahi syarat administrasi dan teknis jika ingin bersaing dengan daerah lain dalam menyerap anggaran pusat.
“Ini program pusat. Dananya sudah standby. Kalau dokumennya lengkap dan semua persyaratan dipenuhi, tinggal cair. Tapi kalau terus-menerus lamban, ya tertinggal,” tambah politisi Partai Golkar itu.
Ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk mengetahui hambatan yang terjadi di lapangan. Bila diperlukan, ia siap mendampingi langsung ke Kementerian Sosial agar solusi segera ditemukan.
“Harus dicari tahu apa kendalanya. Kami dari provinsi siap turun tangan. Jangan sampai program ini gagal hanya karena koordinasi yang lemah,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia mendorong adanya komunikasi lintas daerah. Samarinda yang telah lolos verifikasi dianggapnya bisa menjadi rujukan bagi Berau dalam mempercepat langkah.
“Saya sarankan Kadis Dinsos Berau segera belajar dari Samarinda. Apa yang mereka lakukan sampai bisa memenuhi semua syarat. Jangan malu untuk meniru, karena tujuannya untuk rakyat,” sarannya.
Menurutnya, kegagalan daerah merespons program pusat bukan hanya soal keterlambatan teknis, melainkan bentuk lemahnya kepemimpinan dan manajemen pemerintahan daerah.
“Yang dirugikan nanti bukan pejabat, tapi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat. Kita tidak boleh biarkan potensi sebesar ini terlewat karena kelalaian birokrasi,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
