AdvertorialDPRD Kaltim

DPRD Kaltim Minta Prostitusi di Sekitar IKN Ditangani Serius

×

DPRD Kaltim Minta Prostitusi di Sekitar IKN Ditangani Serius

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (MH)

Pijar.asia | Samarinda – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol kemajuan bangsa dinilai dapat menghadapi ancaman serius jika persoalan sosial di wilayah penyangga tidak ditangani secara komprehensif. Salah satu sorotan datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, terkait maraknya praktik prostitusi di kawasan tersebut.

Menurut Sarkowi, persoalan prostitusi bukan hanya isu moral atau ketertiban umum tetapi juga menjadi indikator lemahnya ketahanan sosial di tengah arus pembangunan besar-besaran. Dirinya menilai, jika dibiarkan hal ini dapat mengikis nilai budaya lokal dan merusak fondasi sosial masyarakat yang menjadi penyangga langsung proyek strategis nasional itu.

“Pembangunan IKN harus berjalan beriringan dengan pembangunan masyarakat sekitarnya. Jika gejala penyakit sosial seperti prostitusi dibiarkan berkembang, maka akan ada ketimpangan antara kemajuan fisik dan kualitas kehidupan sosial warga,” tegasnya.

Politikus Golkar itu juga menyoroti perlunya strategi jangka panjang dalam penanganan isu tersebut. Menurutnya, razia sesekali bukanlah solusi, melainkan hanya meredam permukaan tanpa menyentuh akar masalah.

Dirinya mendorong pemerintah dan otoritas IKN untuk merancang kebijakan yang mengintegrasikan edukasi moral, peningkatan ekonomi warga, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan jaringan praktik prostitusi.

“Warga sekitar IKN harus diberdayakan agar tidak tergoda menjadi pelaku atau konsumen praktik menyimpang ini. Terutama mereka yang berada dalam tekanan ekonomi,” ucapnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya peran aktif aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan mucikari yang dianggap menjadi motor penggerak utama aktivitas prostitusi.

“Selama yang ditindak hanya pelaku di lapangan tanpa menyentuh aktor di baliknya, masalah ini akan terus berulang,” ungkapnya.

Sarkowi pun menyerukan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi, Otorita IKN, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat dan agama untuk menciptakan ekosistem sosial yang sehat di sekitar IKN.

“Ketahanan sosial adalah fondasi utama bagi peradaban. Jangan sampai pembangunan IKN yang megah justru berdiri di atas tatanan masyarakat yang rapuh secara moral dan sosial,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)