Pijar.asia | Samarinda – Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi sekaligus peringatan dari legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menilai program ini patut didukung, namun harus dijalankan secara realistis agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah.
Menurut Agus, program semacam Gratispol merupakan upaya mulia untuk memperluas akses pendidikan. Namun di balik semangat politik yang menggebu, dirinya menilai pemerintah daerah harus tetap cermat menimbang kapasitas fiskalnya.
“Semangatnya baik, tapi pelaksanaannya jangan sampai memaksakan APBD. Program populis tidak boleh mengabaikan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas,” ujarnya.
Agus menekankan pentingnya pertimbangan teknis dan legal dalam penyusunan program, termasuk memperhatikan batas kewenangan pemerintah provinsi yang hanya mencakup jenjang SMA, SMK dan SLB. Pendidikan tinggi, yang sering menjadi harapan masyarakat, menurutnya bukan ranah pemerintah daerah.
Selain menyarankan adanya harmonisasi regulasi pusat dan daerah, Agus juga meminta pemerintah menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan agar Gratispol tidak menjadi beban jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tapi juga soal arah pembangunan daerah. Jangan sampai terlalu fokus pada satu sektor membuat sektor lain justru dikorbankan,” katanya.
Politikus asal dapil Kutai Timur, Bontang dan Berau itu juga menekankan bahwa pembangunan harus berjalan seimbang. Infrastruktur, layanan publik dan sektor-sektor lain tetap membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran yang proporsional.
“Jika ingin program ini berumur panjang dan membawa manfaat nyata, maka pendekatannya harus matang sejak awa bukan sekadar mengejar popularitas jangka pendek,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
