Pijar.asia | Kutai Kartanegara –Â Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar terus memperluas langkah pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui edukasi, penjangkauan kasus hingga rencana pembentukan satgas di tiap sekolah.
Kepala DP3A Kukar Syafliansyah mengatakan, berdasarkan informasi sementara dari unit pelaksana teknis (UPT), kasus yang ditangani masih tergolong tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun, pihaknya belum menerima data terbaru secara lengkap dan terperinci.
“Untuk data lengkapnya memang belum saya terima. Dari informasi UPT, angkanya masih cukup tinggi dan cenderung meningkat. Karena itu, upaya untuk menekan kasus harus terus kita lakukan,” kata Syafliansyah, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan setelah persoalan muncul. DP3A Kukar juga menjalankan penjangkauan terhadap kasus yang terjadi sekaligus memberikan pelatihan kepada pihak yang terlibat dalam proses penanganan.
Dalam penanganannya, DP3A memperhatikan kondisi serta keamanan korban. Karena itu, sebagian proses dilakukan secara tertutup, terutama ketika kasus menyangkut anak. Perundungan menjadi salah satu persoalan yang masih ditemukan dan mendapat perhatian.
“Tidak semua proses penanganan bisa terlihat karena kita harus menjaga korban. Yang jelas, ketika ada laporan yang berkaitan dengan perempuan maupun anak, termasuk perundungan, tetap kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Sementara di lingkungan pendidikan, DP3A Kukar menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas). Rencana tersebut akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar agar sekolah memiliki bagian yang dapat membantu mengenali sekaligus mencegah potensi kekerasan.
Satgas di sekolah nantinya diharapkan menjadi salah satu penguatan pencegahan, bukan hanya sebagai respons ketika kasus telah terjadi. Kehadirannya juga diarahkan untuk membangun perhatian terhadap persoalan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
“Rencana satgas di sekolah akan kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Harapannya, keberadaan mereka bisa membantu melakukan pencegahan dan membuat persoalan yang muncul lebih cepat diketahui,” jelasnya.
Selain rencana tersebut, DP3A Kukar telah masuk dalam sejumlah kegiatan sekolah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik.
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi salah satu ruang yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman terkait perlindungan perempuan dan anak.
Syafliansyah menegaskan, berbagai langkah tersebut tetap dijalankan meski terdapat keterbatasan. Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting karena perlindungan perempuan dan anak tidak dapat ditangani oleh pemerintah saja.
“Dengan kondisi yang ada, kita tetap bergerak. Kolaborasi harus terus dijaga karena pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan pekerjaan bersama,” katanya.
Di sisi lain, keluarga juga diminta mengambil peran lebih besar dalam pengawasan anak. Menurut Syafliansyah, perhatian orang tua menjadi lapisan awal yang penting untuk mengenali lingkungan dan kondisi anak sehari-hari.
Ia berharap upaya bersama yang dilakukan pemerintah, sekolah dan keluarga dapat mencegah munculnya kasus baru sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak di Kukar.
“Kita berharap orang tua terus memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai pengawasan terlewat, karena masih ada berbagai ancaman terhadap anak. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoKukar)
