Pijar.asia | Samarinda – Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya mengandalkan bantuan langsung bagi petani, melainkan fokus membangun infrastruktur dasar pertanian sebagai bentuk pemberdayaan jangka panjang.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, yang menilai bahwa kemandirian petani hanya bisa terwujud jika didukung fasilitas memadai.
Menurut Samsun, pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan pesat, khususnya dari sisi penerapan teknologi dan pembangunan infrastruktur. Namun, menurutnya, capaian ini belum cukup jika tidak disertai dengan kebijakan penguatan sarana dasar pertanian secara merata.
“Kalau kita ingin petani mandiri dan tidak tergantung terus pada bantuan, maka infrastruktur pertanian harus ditingkatkan. Bendungan, irigasi, jalan usaha tani, hingga akses pasar, itu semua penting,” ujar Samsun.
Dirinya menyebut, selama ini petani masih sering menunggu bantuan dari pemerintah. Padahal, yang lebih dibutuhkan adalah fasilitas pendukung yang memungkinkan mereka tetap produktif meski tanpa subsidi.
“Petani kita itu semangat. Kalau diberi infrastruktur yang memadai, mereka bisa tetap tanam meskipun tidak dapat bantuan. Yang penting aksesnya dibuka dan sistem pendukungnya tersedia,” lanjutnya.
Samsun juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kukar, yang menurutnya telah menunjukkan kinerja cukup baik dalam membangun sektor pertanian. Namun dirinya menegaskan, keberhasilan ini harus dijadikan pondasi untuk mendorong kebijakan pertanian yang lebih strategis ke depan.
“Prestasi yang sudah ada jangan berhenti di situ. Justru harus jadi titik awal untuk memperluas pembangunan, terutama ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh,” katanya.
DPRD Kaltim, melalui Komisi III, akan terus mendorong adanya peningkatan alokasi anggaran maupun kebijakan daerah yang berpihak pada pembangunan pertanian berkelanjutan, tidak semata-mata bersifat bantuan jangka pendek. (MH/Adv/DPRDKaltim)
