Pijar.asia | Samarinda – Wacana pemangkasan impor batu bara oleh China dan India dari Indonesia sempat memunculkan kekhawatiran nasional. Namun, bagi Kalimantan Timur (Kaltim), isu tersebut justru menyingkap kenyataan lain yaitu lemahnya kemandirian fiskal daerah penghasil tambang ini.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan bahwa gejolak ekspor batu bara tidak berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Pasalnya, kontribusi ekonomi sektor tersebut sebagian besar langsung diserap oleh pusat.
“Tidak lah. Batu bara itu bukan hak Kaltim. Tidak ada imbas kepada kita,” ujar Guntur saat ditemui.
Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan daerah dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri. Menurut Guntur, daerah hanya mendapatkan porsi melalui Dana Bagi Hasil (DBH), sementara akses terhadap penerimaan langsung dari sektor batu bara sangat terbatas.
“Imbas ke kita itu cuma di DBH saja. Yang menyentuh langsung ke kita hanya dari sektor pajak alat berat,” ungkapnya.
Kondisi ini mendorong Komisi II DPRD Kaltim untuk mencari celah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pajak alat berat yang digunakan perusahaan tambang.
“Kita sedang mendata sedetail mungkin semua perusahaan tambang. Selama ini penerimaan dari pajak alat berat masih kecil. Harapan kita ke depan bisa meningkat,” katanya.
Dirinya menyebutkan bahwa di Kaltim terdapat sekitar 800 perusahaan tambang aktif. Jika masing-masing memiliki minimal lima unit alat berat, maka potensi pajaknya dinilai sangat besar.
“Bayangkan, kalau 800 perusahaan punya lima alat berat, itu sudah ribuan unit yang bisa dikenakan pajak,” tambahnya.
Guntur menekankan bahwa potensi tersebut harus digali secara maksimal agar daerah tidak terus bergantung pada transfer dari pusat. Upaya ini juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika pasar ekspor.
Di sisi lain, Guntur menyebut hingga saat ini belum terlihat adanya dampak terhadap ketenagakerjaan di sektor tambang akibat isu pemangkasan ekspor tersebut.
“Kita berharap jangan sampai ada tenaga kerja dirumahkan karena kondisi pasar global,” tuturnya.
Dirinya juga optimistis terhadap permintaan domestik batu bara, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang kini mulai beralih dari penggunaan diesel ke energi berbasis batu bara.
“Sekarang sudah banyak PLTU yang tidak pakai diesel lagi. Kita masih punya pasar dalam negeri,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
