AdvertorialDPRD Kaltim

Citra Samarinda Tercoreng, DPRD Kaltim Desak Pemkot Benahi Pengelolaan Sampah

×

Citra Samarinda Tercoreng, DPRD Kaltim Desak Pemkot Benahi Pengelolaan Sampah

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin. (MH)

Pijar.asia | Samarinda – Kota Samarinda kembali menjadi sorotan, bukan karena persoalan banjir atau kemacetan yang kerap menjadi topik utama, melainkan soal buruknya pengelolaan sampah. Pemerintah pusat menempatkan Samarinda sebagai salah satu dari lima kota di Kalimantan Timur dengan pengelolaan sampah paling tidak optimal.

Penilaian tersebut memicu keprihatinan dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV, Fuad Fakhruddin, menilai status tersebut mencederai wajah Kalimantan Timur, mengingat Samarinda menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi.

“Citra provinsi ikut dipertaruhkan jika kota utamanya saja belum mampu mengelola sampah dengan baik. Seharusnya Samarinda bisa jadi contoh, bukan justru jadi sorotan negatif,” ujar Fuad.

Dirinya menilai, kesadaran dan tanggung jawab pemerintah kota dalam menjaga lingkungan belum maksimal, meskipun sudah ada sejumlah upaya pembenahan. Menurutnya, pembenahan infrastruktur saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penegakan aturan dan edukasi masyarakat.

“Pemerintah harus tegas terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Kalau dibiarkan, persoalan seperti banjir akibat saluran tersumbat akan terus berulang,” katanya.

Selain persoalan kesadaran, Fuad juga menyoroti langkah konkret Pemkot Samarinda dalam memindahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari Bukit Pinang ke kawasan Sambutan. Dirinya menyebut kebijakan tersebut sudah tepat, mengingat TPA lama kerap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

“TPA Bukit Pinang pernah terbakar dan menyebabkan pencemaran udara. Itu menjadi bukti bahwa lokasi tersebut tak lagi layak. Pemindahan ke Sambutan adalah langkah yang patut diapresiasi,” tegasnya.

DPRD Kaltim mendesak agar Pemkot Samarinda menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama. Selain menyangkut kebersihan dan kesehatan lingkungan, menurut Fuad, hal itu juga menyangkut citra daerah secara keseluruhan.

“Ini bukan sekadar urusan sampah, tapi soal bagaimana kita menunjukkan bahwa ibu kota provinsi mampu memberi contoh dalam tata kelola kota yang baik,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)