Pijar.asia | Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang dinilai belum optimal dan masih dibayang-bayangi berbagai persoalan serius.
“Perusda-perusda ini seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi kenyataannya banyak yang bermasalah. Bahkan ada yang tersandung kasus hukum, seperti PT BKS yang sekarang masih dalam pengawasan karena masalah hukum di kejaksaan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi total manajemen Perusda agar tak terus menjadi beban daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan komunikasi aktif antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki Bumi Etam.
“Potensi alam kita sangat besar. Kalau bisa dikelola dengan baik dan transparan, bukan cuma PAD yang meningkat, tapi kesejahteraan masyarakat juga bisa ikut naik,” ungkapnya.
Namun sorotan Giaz tak berhenti di Perusda. Dirinya juga menyinggung problematika transportasi daring yang masih kerap memicu ketegangan di lapangan.
“Saya melihat konflik di lapangan soal ojek online ini belum juga tuntas. Kenapa tidak kita ciptakan saja platform ojek online lokal yang khusus melayani Kaltim? Selain lebih mudah dikendalikan, juga bisa disesuaikan dengan tarif lokal dan memberi manfaat langsung bagi daerah,” usul politisi Partai Nasdem tersebut.
Gagasan ojek online lokal ini, katanya, bisa menjadi alternatif inovatif sekaligus bentuk kedaulatan digital daerah, sejalan dengan semangat otonomi dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Dirinya menegaskan bahwa kunci keberhasilan pembangunan daerah terletak pada pengelolaan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau semua dikelola dengan baik, tidak hanya PAD yang naik, tapi masyarakat kita juga akan merasakan dampaknya secara langsung,” tukasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
