Pijar.asia | Samarinda – Pemerataan layanan kesehatan kembali jadi sorotan serius di Kalimantan Timur. Legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa daerah-daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) secara mandiri seharusnya mendapat penghargaan, bukan justru kehilangan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi.
Dalam keterangannya, anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu menyebut Kota Bontang dan Kutai Timur (Kutim) sebagai contoh daerah yang telah sukses mengalokasikan anggaran penuh untuk layanan kesehatan masyarakat. Namun ironisnya, menurutnya, keberhasilan itu malah berpotensi membuat aliran dana dari Pemprov justru berkurang.
“Daerah-daerah seperti Bontang dan Kutim seharusnya diberi reward, bukan ditinggal. Jangan sampai karena mereka sudah mandiri, provinsi malah menarik dukungan,” tegasnya.
Legislator dari Dapil 6 (Bontang, Kutim dan Berau) ini menilai, insentif fiskal tetap harus diberikan kepada daerah yang sudah mandiri UHC, bukan dalam bentuk pengganti iuran BPJS, melainkan sebagai suntikan anggaran tambahan untuk mengembangkan layanan kesehatan yang lebih luas dan inovatif.
“Kalau bisa, anggaran dari provinsi tetap diberikan minimal dengan nilai yang sama seperti sebelumnya. Biar mereka gunakan untuk program-program kesehatan tambahan yang lebih komprehensif,” lanjutnya.
Dirinya juga melempar kritik terhadap kebijakan Pemprov yang cenderung mengurangi bantuan ke daerah-daerah yang dinilai sudah mampu berdiri sendiri. Menurutnya, pendekatan itu berisiko menurunkan semangat daerah lain dalam mencapai UHC.
“Keberhasilan UHC harus diapresiasi sebagai prestasi, bukan justru dijadikan alasan untuk memangkas dukungan,” tuturnya.
Dirinya pun mendorong Pemprov Kaltim menyusun mekanisme penghargaan fiskal yang adil dan berbasis kinerja, agar semakin banyak daerah berlomba mencapai cakupan layanan kesehatan universal.
Dengan dukungan yang tetap mengalir, lanjutnya, daerah seperti Bontang dan Kutim bisa melangkah lebih jauh dari sekadar layanan dasar menjadi program-program kesehatan yang berkelanjutan dan berdampak nyata pada kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin layanan kesehatan tak hanya merata, tapi juga bermutu dan progresif,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
