Pijar.asia | Samarinda – Usulan agar Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencuat ke publik. Namun, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengingatkan bahwa wacana tersebut perlu ditinjau secara realistis dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan tahapan pembangunan yang sedang berjalan.
Menurut Salehuddin, gagasan pemindahan aktivitas kenegaraan ke IKN memang sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan nasional. Namun, dirinya menilai bahwa pelaksanaannya harus berbasis pada data lapangan, bukan sekadar dorongan politik atau simbolik.
“Setiap wacana tentu sah-sah saja. Tapi yang lebih penting, apakah itu selaras dengan kondisi faktual di lapangan? Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat tanpa kesiapan,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke IKN merupakan proyek strategis jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang, penguatan tata kelola, serta ketersediaan fasilitas penunjang yang representatif.
“Bukan soal setuju atau tidak setuju, tetapi seberapa produktif wacana itu jika dikaitkan dengan tahapan pembangunan IKN saat ini,” tambahnya.
Salehuddin juga mengimbau agar setiap wacana kebijakan yang menyangkut kepentingan publik tidak menimbulkan kegaduhan atau persepsi keliru di masyarakat. Fokus pemerintah, lanjut dia, seharusnya tetap pada penyelesaian infrastruktur dasar dan sistem layanan publik yang menjadi fondasi utama IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
“Jika belum siap secara teknis dan administratif, usulan tersebut lebih baik dikaji ulang. Ini bukan soal pencitraan, tetapi soal keberlanjutan pembangunan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
