Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedalaman kembali menjadi sorotan tajam. Kondisi RSUD Kerang di Kabupaten Paser dinilai mencerminkan kelalaian sistematis dalam menghadirkan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warga Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa masalah keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga medis di RSUD Kerang adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat di wilayah terpencil.
“Ini bukan soal jarak atau letak geografis semata, tapi tentang keberpihakan dan keadilan dalam pelayanan publik,” tegas Yenni saat dikonfirmasi di Samarinda.
Menurutnya, keluhan warga soal keterbatasan layanan sudah lama terdengar, namun belum juga mendapat penanganan yang layak. Ia menilai lambannya distribusi tenaga medis dan dukungan fasilitas dasar merupakan bukti bahwa daerah-daerah pinggiran masih diperlakukan sebagai prioritas sekunder.
“Wilayah seperti Kerang seharusnya menjadi indikator utama apakah pemerintah benar-benar hadir bagi seluruh rakyatnya,” ujarnya.
Politisi dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara–Paser itu juga menyebut pentingnya percepatan penanganan oleh Pemkab Paser, mengingat persoalan kesehatan menyangkut nyawa dan kesejahteraan warga.
“Kita butuh langkah konkret, bukan sekadar janji perbaikan. Harus ada target waktu yang transparan agar masyarakat tidak terus menunggu dalam ketidakpastian,” ungkapnya.
Yenni turut mendorong pemerintah untuk membangun kolaborasi lintas sektor sebagai solusi jangka panjang, termasuk menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan tenaga medis dan Kementerian Kesehatan. Ia menyebut ketergantungan pada rekrutmen lokal yang terbatas hanya akan memperpanjang masalah kekurangan SDM kesehatan.
“Kalau kita ingin serius membenahi pelayanan di daerah perbatasan dan terpencil, maka pendekatannya harus sistemik dan melibatkan lebih banyak pihak,” tandasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
