Pijar.asia | Samarinda – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada belum maksimalnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses transformasi besar-besaran tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyatakan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya menjadi proyek infrastruktur dan birokrasi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
“Kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, maka masyarakat lokal harus menjadi subjek, bukan objek. Sayangnya, saat ini mereka justru berisiko hanya jadi penonton,” ujarnya.
Dirinya menilai bahwa wilayah-wilayah penyangga IKN seperti Penajam Paser Utara dan Paser seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses kerja dan kesempatan usaha.
“Tanpa perencanaan sosial yang matang, warga lokal akan kalah bersaing dengan pendatang yang lebih siap secara keterampilan maupun modal,” tegasnya.
Dirinya menekankan bahwa perpindahan ASN akan memicu urbanisasi besar yang tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan sosial yang kompleks. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan afirmatif yang menjamin keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan.
Dirinya juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan infrastruktur sosial, seperti pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM lokal.
“Jangan hanya bangun gedung. Bangun juga manusianya. Tanpa pembangunan sosial, maka IKN hanya akan menjadi proyek fisik yang meninggalkan ketimpangan,” tambahnya.
Dalam pandangannya, pemindahan ASN ke IKN harus dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan daerah, termasuk ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi yang memadai.
Dirinya-pun mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengawal proses pembangunan agar tetap inklusif dan tidak meninggalkan masyarakat lokal di belakang.
“Dukungan DPRD terhadap IKN kuat. Tapi komitmen kita juga jelas: pembangunan ini harus menghadirkan manfaat nyata bagi warga Kalimantan Timur secara merata,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
