Pijar.asia | Samarinda – Di balik keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim mengingatkan bahwa pencapaian administratif tak lantas mencerminkan kesejahteraan nyata di lapangan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kaltim ke-19 yang digelar Rabu (17/6/2025), juru bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengungkapkan sejumlah indikator sosial yang justru menunjukkan sinyal merah, terutama pada aspek kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.
“Kami mengapresiasi capaian WTP dari BPK. Namun kita tak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan,” ungkapnya.
Afif mencatat, meskipun angka kemiskinan secara persentase turun dari 6,11 persen menjadi 5,78 persen, jumlah warga miskin di Kaltim masih menyentuh angka 221.340 jiwa. Lebih memprihatinkan lagi, dua indikator penting yakni indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami kenaikan.
Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,707 menjadi 0,799, sedangkan indeks keparahan naik dari 0,140 menjadi 0,154. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di antara kelompok miskin kian melebar dan jarak mereka dari garis kemiskinan semakin jauh.
“Ini bukan hanya soal angka statistik, tapi soal akses masyarakat miskin terhadap sumber daya dan kesempatan hidup yang layak,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengangkat persoalan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Indeks Gini Kalimantan Timur tahun 2024 berada di angka 0,321. Namun, yang menjadi sorotan adalah tingginya ketimpangan di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan. Kota-kota yang selama ini menjadi pusat ekonomi ternyata menyimpan disparitas yang semakin lebar.
Dalam sektor ketenagakerjaan, Provinsi Kaltim mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,14 persen tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Kalimantan dan lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,91 persen).
Sebagai perbandingan, Kalbar mencatatkan TPT 4,8 persen, Kalteng 4,01 persen, Kalsel 4,21 persen, dan Kaltara 3,19 persen. Ini dianggap sebagai ironi besar mengingat Kaltim menyumbang hampir separuh (48,4 persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Kalimantan.
“Kaltim terlihat maju di atas kertas, tapi faktanya ribuan warga masih sulit mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi belum menyentuh akar persoalan,” kritik afif.
Melihat kondisi tersebut, Fraksi Gerindra mendesak Pemprov Kaltim untuk tidak terlena dengan capaian administratif semata. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran, efektivitas program, dan koordinasi lintas sektor dinilai mutlak dibutuhkan agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“RPJMD 2025–2029 harus menjadi titik balik. Jangan biarkan keberhasilan hanya menjadi wacana di ruang rapat, sementara rakyat tetap berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi,” pungkas Afif. (MH/Adv/DPRDKaltim)
