Pijar.asia | Samarinda – Proyek ambisius menjadikan Kalimantan Timur sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara terus bergerak cepat. Namun, di balik optimisme investasi, kekhawatiran akan ketimpangan sosial turut mencuat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, memperingatkan risiko terpinggirkannya masyarakat lokal jika tidak ada skema pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh.
Menurutnya, geliat pembangunan fisik dan lonjakan kebutuhan tenaga kerja yang menyertai proyek Super Hub bisa menjadi ancaman sosial terselubung bila tidak diantisipasi dari sekarang.
“Kalau warga lokal tidak dipersiapkan dengan baik, mereka hanya akan jadi penonton. Ini bisa memunculkan ketimpangan baru antara yang terlibat dan yang tertinggal,” ujarnya belum lama ini.
Ia menilai bahwa pembangunan ekonomi yang masif harus sejalan dengan strategi pendidikan dan pelatihan kerja yang inklusif. Tanpa itu, bonus ekonomi justru bisa berubah menjadi konflik sosial akibat eksklusi masyarakat asli daerah.
“Bukan cuma tentang membuka lapangan kerja. Pertanyaannya: siapa yang akan mengisinya? Harusnya warga Kaltim yang diberi prioritas,” katanya.
Syarifatul mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang akan menggratiskan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi mulai 2025. Namun, menurutnya, kebijakan itu hanya akan berdampak besar jika diikuti dengan peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri.
“Pendidikan gratis bagus, tapi kontennya harus disesuaikan. Jangan sampai lulusan tidak terserap pasar kerja karena tidak sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem vokasi dan rekrutmen yang berpihak pada masyarakat lokal.
“Jangan hanya jadi buruh kasar. Kita ingin anak-anak daerah bisa naik kelas, jadi teknisi, ahli, bahkan pemimpin proyek,” tambahnya.
Syarifatul pun mendorong adanya insentif bagi perusahaan yang serius membina tenaga kerja lokal, termasuk yang berasal dari wilayah terdampak langsung proyek pembangunan.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketimpangan sosial yang tidak ditangani sejak dini dapat memicu konflik horizontal dan merusak stabilitas sosial di daerah.
“Jangan hanya melihat pembangunan dari beton dan investasi. Kalau masyarakatnya terpinggirkan, artinya kita gagal membangun,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
