Pijar.asia | Samarinda – Penutupan sementara Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) menjadi sinyal kuat lemahnya ketahanan layanan kesehatan di Samarinda. Di tengah kebutuhan yang tinggi akan fasilitas medis, polemik internal yang berujung pada penghentian operasional rumah sakit swasta tersebut menambah daftar persoalan yang harus segera ditangani pemerintah daerah.
RSHD yang selama ini menjadi salah satu alternatif utama layanan kesehatan masyarakat kini tak lagi beroperasi karena sengkarut soal gaji karyawan yang belum terselesaikan. Kondisi ini menekan kapasitas layanan rawat inap di Samarinda yang sebelumnya sudah terbatas.
Kondisi ini menuai sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengingatkan pentingnya peran rumah sakit swasta dalam menyokong sistem kesehatan di daerah. Menurutnya, kolapsnya satu unit layanan kesehatan bisa berdampak besar pada masyarakat luas.
“Rumah sakit ini punya sejarah panjang membantu pemerintah. Ketika mereka tak mampu bertahan karena persoalan gaji yang tak selesai, artinya ada yang keliru dalam sistem dukungan dan pengawasan kita,” ujarnya.
Darlis juga mengkritisi lambannya respons Pemprov Kaltim dalam menangani konflik internal di RSHD. Dirinya menyebut, sejak awal DPRD telah meminta agar Dinas Tenaga Kerja maupun Dinas Kesehatan turun tangan sebelum situasi memburuk.
Menurutnya, fasilitas kesehatan pemerintah di Kalimantan Timur belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keberadaan rumah sakit swasta justru membantu menambal kekurangan itu. Karena itu, pembiaran terhadap masalah di RSHD adalah kesalahan serius.
“Jika pemerintah tak punya langkah cepat, kita akan melihat makin banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan, sementara rumah sakit baru belum siap. Krisis ini nyata,” tegasnya.
Dirinya berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyusun strategi penanganan darurat, baik dengan menyelamatkan operasional RSHD atau menyiapkan skema layanan pengganti dalam waktu dekat. (MH/Adv/DPRDKaltim)
