Pijar.asia | Samarinda – Penundaan pembangunan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto kembali menjadi sorotan, tidak hanya sebagai isu infrastruktur, tetapi sebagai refleksi lemahnya integrasi perencanaan kebencanaan dalam pembangunan daerah Kalimantan Timur.
Ketika ancaman bencana alam semakin kerap melanda wilayah perkotaan Kaltim, kesiapan infrastruktur publik justru masih tertinggal.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menilai keterlambatan pembangunan akses dari Ring Road IV menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto sebagai indikator minimnya kesadaran akan pentingnya infrastruktur tangguh dalam mendukung sistem mitigasi dan respons bencana.
“Infrastruktur seperti jalan ke bandara harusnya dipandang sebagai bagian dari strategi kebencanaan, bukan sekadar proyek pembangunan fisik,” ujarnya.
Menurutnya, jalur tersebut berperan penting sebagai koridor evakuasi dan distribusi logistik saat terjadi krisis seperti banjir besar, kebakaran hutan atau bencana lain.
Dirinya menyebut kondisi jalan utama yang rentan banjir, terutama poros Samarinda–Bontang, menandakan tidak adanya alternatif yang andal dalam sistem transportasi darurat di Kaltim.
“Ketika akses tunggal terputus, bukan hanya transportasi yang lumpuh. Ini bisa menyebabkan kelumpuhan layanan publik dan instabilitas sosial,” tegasnya.
Subandi juga mengkritik pendekatan efisiensi anggaran yang dijadikan dasar untuk menunda proyek ini.
“Dalam konteks penanggulangan bencana, efisiensi bukan soal penghematan dana jangka pendek, melainkan bagaimana mencegah kerugian besar di masa depan,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya terintegrasi dengan rencana kontinjensi kebencanaan.
“Kita harus melihat infrastruktur strategis seperti ini sebagai bagian dari sistem pertahanan sipil daerah,” tambahnya.
Kritik juga diarahkan pada lambannya pengembangan jalur alternatif menuju bandara dari wilayah Sambutan yang dirancang Pemkot Samarinda. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya anggaran pemeliharaan jalan di UPTD Wilayah II Samarinda, yang hanya berkisar Rp28 miliar untuk tiga wilayah.
“Bagaimana bisa kita bicara soal kesiapsiagaan kalau alat berat dan dana operasional tidak mencukupi. Jalan bukan sekadar penghubung, tapi juga jalur kehidupan saat darurat,” terangnya.
Subandi meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merevisi ulang skala prioritas pembangunan dan mengkategorikan akses bandara sebagai proyek strategis kebencanaan dan keberlanjutan ekonomi.
“Jika kita ingin daerah ini bertumbuh tanpa mengabaikan risiko, maka kita harus membangun bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk bertahan dalam krisis yang bisa datang kapan saja,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
