Pijar.asia | Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim untuk pembahasan Raperda tentang RPJMD 2025–2029 memulai langkah awal mereka dengan menggelar rapat internal di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025). Dalam masa kerja terbatas selama 40 hari, pansus menargetkan efektivitas kerja dengan pendekatan berbasis data dan koordinasi lintas instansi.
Ketua Pansus, Syarifatul Sya’diah, menekankan bahwa efisiensi kebijakan dan sinkronisasi program lintas wilayah menjadi poin krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan ini.
“Kita ingin menghindari duplikasi program antara provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, akurasi data penerima manfaat sangat penting,” ungkapnya.
Salah satu sorotan dalam pembahasan adalah program-program sosial seperti pembiayaan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini terdapat irisan pelaksanaan antara program provinsi dengan yang dijalankan oleh pemerintah daerah lainnya.
“Contoh kecilnya BPJS. Semua mengklaim menggratiskan. Kalau tidak ada pemetaan yang jelas, maka program bisa tumpang tindih, bahkan pemborosan anggaran tidak terhindarkan,” tegasnya.
Pansus juga menjadwalkan pembahasan intensif bersama mitra teknis seperti Bappeda, BPS dan Bank Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi, kondisi fiskal daerah, hingga rencana belanja strategis akan dikaji secara rinci.
“Kami ingin memastikan program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan gratis benar-benar bisa diukur dampaknya dan sesuai dengan kemampuan anggaran,” ucap legislator dari Partai Golkar tersebut.
Sebagai bentuk koordinasi lintas level pemerintahan, Pansus berencana mengundang Bappeda kabupaten/kota se-Kaltim untuk rapat koordinasi. Selain itu, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri juga akan dilakukan untuk menjamin substansi RPJMD tidak melenceng dari kerangka pembangunan nasional.
“Kita tidak ingin RPJMD ini berdiri sendiri. Harus ada jembatan antara perencanaan daerah dan kebijakan pusat. Karena itu, tim Bappeda akan kami bawa ke Kemendagri untuk memastikan penyusunan ini sesuai jalur,” paparnya.
Meski waktu yang tersedia terbatas, Pansus tetap optimistis target bisa tercapai. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar bimbingan teknis selama empat hari sebelum masuk ke tahapan penyusunan draf dan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dengan dukungan data, sinergi antarlembaga dan kerja keras tim, kita harap RPJMD ini bisa menjadi peta jalan pembangunan Kaltim yang realistis, terarah dan efisien,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
