Pijar.asia | Samarinda – Masa depan Mall Lembuswana, salah satu pusat perbelanjaan ikonik di Samarinda, berada di ujung tanduk. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan sikap tegas yaitu kontrak pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga sebaiknya tidak diperpanjang.
Dirinya menegaskan bahwa kerja sama yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dievaluasi secara serius. Dirinya menilai, lahan yang saat ini digunakan oleh Mall Lembuswana tidak menunjukkan manfaat signifikan bagi keuangan daerah.
“Kami di Komisi II merekomendasikan agar kerja sama pemanfaatan lahan Mall Lembuswana tidak diperpanjang. Namun, tentu keputusan akhirnya tetap menunggu kajian dari BPKAD dan pihak teknis lainnya,” ujarnya.
Menurut legislator dari Partai Gerindra itu, aset milik pemerintah seharusnya dikelola secara profesional dan produktif. Apabila justru menjadi beban atau dikuasai tanpa memberikan dampak ekonomi yang jelas, maka pemanfaatannya harus dihentikan.
“Masih banyak aset besar milik daerah yang terbengkalai atau tidak dikelola secara optimal. Bahkan, ada yang dikuasai pihak ketiga tapi tak memberi kontribusi nyata. Ini kerugian bagi daerah,” jelasnya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Sabaruddin, berkomitmen mendorong reformasi pengelolaan aset daerah. Dirinya menekankan bahwa efisiensi, akuntabilitas dan kepentingan publik harus menjadi dasar utama dalam setiap keputusan terkait aset daerah.
“Sudah saatnya kita bersikap tegas. Jika aset tidak memberikan keuntungan yang layak bagi daerah, lebih baik kontraknya dihentikan. Lahan itu bisa dimanfaatkan dengan skema lain yang lebih transparan dan kompetitif,” tegasnya.
Langkah ini, kata dia, diharapkan menjadi titik balik dalam pengelolaan aset di Benua Etam. Ia pun berharap agar ke depan seluruh kekayaan daerah benar-benar dikelola untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhirnya jelas: untuk kesejahteraan rakyat Kaltim,” tandasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
