AdvertorialDPRD Kaltim

Keluhan Air Bersih di Samarinda Masih Jadi PR Besar, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan PDAM

×

Keluhan Air Bersih di Samarinda Masih Jadi PR Besar, DPRD Kaltim Dorong Perbaikan PDAM

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun. (Ist)

Pijar.asia | Samarinda – Ketersediaan air bersih di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan utama masyarakat. Keluhan yang hampir selalu disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih belum sepenuhnya teratasi.

Afif, yang sejak menjabat di DPRD Samarinda hingga kini di DPRD Kaltim, mengaku sangat memperhatikan isu air bersih. “Setiap kali saya turun ke masyarakat, hampir pasti mereka mengeluhkan soal air bersih. Ini sudah menjadi perhatian saya sejak lama,” ujarnya.

Meski begitu, Afif memberikan apresiasi terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda yang secara statistik terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Dirinya pun mengajak masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada PDAM untuk memperbaiki layanan mereka secara bertahap.

“Mungkin perlu waktu. Mari kita beri kesempatan agar restorasi PDAM bisa berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di kota ini telah mencapai sekitar 78 persen. Namun, untuk menjangkau 22 persen wilayah yang belum terlayani, dibutuhkan dana besar hingga Rp2 triliun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD, khususnya bagi Afif yang mewakili daerah pemilihan Samarinda.

“Target kami adalah 100 persen akses air bersih untuk seluruh warga Samarinda karena ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Afif.

Selain fokus pada ekspansi layanan, Afif juga mengapresiasi langkah tegas Wali Kota Samarinda yang menerapkan moratorium rekrutmen pegawai baru di PDAM. Menurutnya, selama ini banyak pegawai “titipan” yang mengisi posisi di PDAM sehingga menurunkan profesionalisme.

“Moratorium ini sinyal positif. Ini artinya Wali Kota ingin menata PDAM dengan tenaga yang profesional, bukan orang dalam atau titipan. Langkah ini harus kita dukung agar PDAM bisa lebih efektif dan efisien,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)