Pijar.asia | Samarinda – Polemik keterlibatan perguruan tinggi dalam industri pertambangan mencuat setelah Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyuarakan penolakannya secara terbuka. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyimpangan fungsi akademik yang berpotensi mengikis idealisme dunia kampus.
Menurut Darlis, kampus seharusnya menjadi ruang intelektual yang steril dari kepentingan bisnis, apalagi sektor tambang yang dikenal sarat kontroversi dan pelanggaran. “Kalau kampus ikut menambang, siapa yang akan menjadi pengawas? Jangan sampai lembaga akademik kehilangan daya kritisnya hanya karena tergiur kepentingan ekonomi,” ujarnya, Jumat (10/5).
Darlis menyoroti ketimpangan antara teori yang diajarkan di ruang kuliah dan praktik yang terjadi di lapangan. Ia menyebut banyak perusahaan tambang tidak menjalankan perencanaan dengan semestinya, mulai dari eksplorasi hingga reklamasi. “Dalam teori semuanya terlihat sempurna. Tapi kenyataannya, banyak tambang yang meninggalkan kerusakan tanpa tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perguruan tinggi seharusnya mengambil peran sebagai pengawal nilai, bukan pelaku industri. “Kampus itu benteng idealisme. Kalau sudah ikut bermain di tambang, maka tidak ada lagi yang bisa mengontrol dari luar. Netralitas akademik akan hancur,” tambahnya.
Pernyataan Darlis muncul di tengah wacana kolaborasi antara kampus dan dunia industri dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun bagi Darlis, kolaborasi seharusnya dibatasi pada aspek riset dan kajian ilmiah, bukan keterlibatan langsung dalam bisnis ekstraktif.
“Biarkan dunia industri bekerja, dan kampus menjadi ruang kontrol serta pemberi evaluasi kebijakan. Itu baru ideal,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRD Kaltim)
