Pijar.asia | Samarinda – Dugaan kerusakan kendaraan akibat bahan bakar minyak (BBM) dari sejumlah SPBU di Kalimantan Timur (Kaltim) kian memanas. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyoroti pernyataan kepolisian yang dinilainya terlalu prematur dalam menyatakan BBM aman digunakan, sementara di lapangan masih banyak kendaraan mengalami masalah.
“Pernyataan tersebut terlalu dini. Faktanya, masih ada kendaraan yang mengalami brebet akibat penggunaan BBM ini,” ujar Sabaruddin .
Sabaruddin mengimbau masyarakat untuk tidak langsung menyalahkan Pertamina tanpa bukti konkret. Namun, ia menegaskan bahwa Pertamina dan Patra Niaga tidak bisa lepas tangan dan harus memberikan penjelasan atas kejadian ini. Komisi II DPRD Kaltim berencana memanggil kedua pihak tersebut, bersama masyarakat yang terdampak, untuk melakukan klarifikasi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, merespons polemik ini dengan menyatakan perlunya bukti lebih jelas mengenai penyebab kendaraan brebet. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas untuk menyatakan BBM aman atau tidak, namun mengakui adanya keluhan warga terkait masalah ini .
Di sisi lain, Pertamina melalui perwakilannya, Eko Hermanto dari PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan bahwa BBM yang mereka jual sudah sesuai standar dan melalui pengecekan ketat. Namun, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, mempertanyakan klaim tersebut, mengingat masih banyak kendaraan yang mengalami brebet setelah mengisi BBM di SPBU .
Polemik ini semakin memanas dengan adanya laporan dari pengemudi ojek online yang mengaku dirugikan akibat dugaan BBM oplosan di Samarinda . Gubernur Kaltim pun turun tangan dengan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa SPBU setelah muncul laporan BBM oplosan yang menyebabkan kendaraan rusak .
Menanggapi situasi ini, Pertamina berjanji memberikan layanan perbaikan gratis bagi kendaraan yang mengalami kerusakan akibat penggunaan BBM resmi dari SPBU mereka, yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur .
Dengan berbagai pihak yang terlibat dan berbagai pernyataan yang muncul, masyarakat berharap agar polemik ini segera menemukan titik terang dan solusi yang adil bagi semua pihak. (MH/Adv/DPRDKaltim)
