Pijar.asia | Samarinda – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, tradisi saling mengirim parsel atau bingkisan Lebaran hal yang biasa. Namun, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim, Subandi, mengingatkan keras kepada seluruh anggota dewan untuk tidak menerima parsel dalam bentuk apa pun.
“Yang jelas kita sebagai pejabat publik, kalau terkait parsel Lebaran, itu tidak diperkenankan kita menerima,” tegas Subandi saat ditemui.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Kota Samarinda itu menekankan bahwa larangan ini berlaku terutama jika bingkisan berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau mitra DPRD, terlebih yang menggunakan anggaran dari APBD.
Menurutnya, pemberian seperti itu rawan menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip integritas pejabat publik. “Kalau sumbernya dari APBD, tidak boleh. Itu sudah jelas,” ungkapnya.
Namun, Subandi juga mengakui bahwa sejumlah anggota dewan memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Jika bingkisan berasal dari rekanan bisnis pribadi yang tidak terkait dengan fungsi dan kewenangan DPRD, maka secara etika masih dapat dipertimbangkan.
“Harus dibedakan sumbernya dari mana. Kalau dari rekanan usaha pribadi dan tidak ada kaitan dengan fungsi kedewanan, itu lain cerita. Tapi yang jelas, anggota DPRD adalah pejabat publik, dan kita harus menjaga marwah lembaga,” katanya.
Dirinya pun berharap kesadaran kolektif para anggota dewan untuk menolak segala bentuk bingkisan, terutama yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Saya harapkan teman-teman tidak menerima parsel atau bingkisan. Apalagi kalau ada kaitannya dengan dinas, rekanan pemprov, atau kegiatan yang menggunakan dana APBD. Itu tidak dibenarkan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
