Pijar.asia | Samarinda – Pergantian pejabat dalam institusi penegakan hukum bukanlah hal yang langka. Namun, ketika pergantian tersebut terjadi di tengah proses penyelidikan kasus besar seperti tambang ilegal di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, wajar jika publik mempertanyakan waktu dan motif di baliknya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, meminta agar proses penyelidikan tetap dijalankan secara objektif dan profesional.
“Mungkin pergantian itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bisa juga sebagai strategi internal untuk menjaga netralitas proses hukum,” ujarnya.
Namun demikian, Sarkowi menekankan pentingnya evaluasi terhadap proses penegakan hukum, baik secara internal maupun eksternal. Baginya, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerusakan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
“Yang penting hasilnya harus objektif. Jangan sampai pergantian ini mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
