Pijar.asia | Samarinda – Gema semangat perubahan membahana di Plenary Hall GOR Kadrie Oening, Samarinda, saat Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud resmi meluncurkan program ambisius bertajuk “Gratispol Menuju Generasi Emas”.
Dirinya menandai era baru pelayanan publik di Kaltim sebuah transformasi menyeluruh yang menyentuh akar kebutuhan masyarakat.
Didampingi jajaran pimpinan DPRD Kaltim, termasuk Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Rudy memperkenalkan enam layanan gratis yang menjadi jantung program Gratispol: umrah gratis bagi marbot, pendidikan dari SMA hingga S-3 tanpa biaya, layanan kesehatan berkualitas, internet desa, seragam sekolah gratis, hingga pembebasan biaya administrasi rumah.
“Gratispol adalah lompatan besar. Ini bukan janji, ini kerja nyata menuju Kaltim yang setara dengan daerah maju lainnya,” tegas Rudy dalam pidatonya yang disambut riuh tepuk tangan.
Acara peluncuran tidak hanya seremonial. Ada kolaborasi indah antara siswa SLB dan seniman Taman Budaya yang membuka acara lewat tarian penuh makna. Lalu, Rudy menandatangani nota kesepahaman dengan 53 perguruan tinggi se-Kaltim, dilanjutkan kerja sama strategis dengan BPJS untuk layanan kesehatan gratis. Simbolisasi internet gratis untuk lima desa, penyerahan seragam ke siswa SLB/SMP, hingga peluncuran biaya rumah gratis turut memperkuat komitmen nyata pemerintah.
Di tengah meriahnya peluncuran, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas mengusulkan langkah lanjutan mengawal Gratispol menjadi Perda (Peraturan Daerah). Menurutnya, ini perlu agar program tidak sekadar jadi inisiatif eksekutif, tapi menjadi kebijakan daerah yang mengikat dan berkelanjutan.
“Kalau ini diperdakan, maka seluruh pihak punya tanggung jawab. Ini bukan sekadar masuk RPJMD, tapi jadi identitas daerah,” ujar Hamas dengan penuh keyakinan.
Tak bisa dipungkiri, Gratispol telah menjadi pernyataan politik dan sosial yang kuat. Lebih dari sekadar program, dirinya menjanjikan wajah baru bagi Kalimantan Timur, daerah yang tidak hanya kaya sumber daya tapi juga unggul dalam keadilan sosial. (MH/Adv/DPRDKaltim)
