Pijar.asia | Samarinda – Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di Kota Balikpapan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Banyak warga yang menilai kebijakan ini tidak adil, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Salah satu tokoh yang turut menyoroti masalah ini adalah Damayanti, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan.
Menurut Damayanti, sistem zonasi yang bertujuan untuk meratakan akses pendidikan di berbagai wilayah justru dinilai merugikan banyak pihak, khususnya di daerah dengan pertumbuhan penduduk pesat. “Aneka keluhan terkait sistem zonasi patut diperhatikan oleh pemerintah daerah dengan melakukan evaluasi menyeluruh,” ucapnya.
Keluhan Masyarakat Terkait Kuota Sekolah
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan bahwa pihaknya terus menerima aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan terbatasnya kuota di sekolah negeri. Banyak siswa yang seharusnya bisa bersekolah di sekolah negeri terdekat, namun terpaksa harus mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan lebih mahal karena tidak ada tempat di sekolah negeri.
“Masalah utama yang terjadi adalah daya tampung sekolah yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Banyak anak yang harus bersekolah jauh dari rumah karena keterbatasan kapasitas sekolah-sekolah terdekat,” ujarnya.
Balikpapan, yang dikenal sebagai kota padat penduduk, menghadapi persoalan serius terkait minimnya jumlah sekolah negeri yang memadai. Hal ini membuat banyak anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa bersekolah. Selain itu, ketidakmerataan fasilitas antara sekolah-sekolah negeri menyebabkan munculnya kesenjangan, dengan beberapa sekolah menjadi favorit sementara yang lainnya kurang diminati.
“Fasilitas yang tidak merata antar sekolah juga berkontribusi pada adanya sekolah favorit dan yang kurang diminati. Ini menyebabkan persaingan tidak sehat antar orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu,” jelasnya.
Perlunya Pemerataan Sarana Pendidikan
Damayanti menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan di setiap sekolah untuk menghindari kecemburuan antar sekolah dan memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan sistem zonasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penduduk.
“Pemerataan fasilitas pendidikan akan sangat penting agar tidak ada kesenjangan yang terjadi antar sekolah. Kami berharap pemerintah provinsi dan kota Balikpapan dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi masalah ini,” tambahnya.
Damayanti mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini, antara lain meningkatkan daya tampung sekolah, memperbaiki sarana pendukung di setiap sekolah, serta melakukan evaluasi tahunan terhadap implementasi sistem zonasi. Ia berharap kebijakan tersebut dapat lebih adaptif terhadap perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan pendidikan.
“Pendidikan adalah hak setiap anak. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tutupnya. (Hsn/Adv/DPRDKaltim)
