Advertorial

DLHK Kukar Jajaki Dua Lokasi Pembangunan PLTSa untuk Program RKPD 2028

×

DLHK Kukar Jajaki Dua Lokasi Pembangunan PLTSa untuk Program RKPD 2028

Sebarkan artikel ini
Plt Kepala DLHK Yudiarti

Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) mulai dijajaki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari program penanganan persampahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2028.

Dua alternatif lokasi yang masuk dalam penjajakan awal yakni Desa Rapak Lambur dan Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Meski demikian, penentuan lokasi pembangunan masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Plt Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Kukar di ruang rapat Banmus DPRD Kukar.

“Untuk rencana pembangunan PLTSa, kami sudah menjajaki komunikasi di dua alternatif lokasi, yakni Desa Rapak Lambur dan Desa Bhuana Jaya di Kecamatan Tenggarong Seberang,” ungkap Yudiarta. Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, kedua wilayah tersebut masih menjadi alternatif dan belum ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Pembahasan lanjutan diperlukan sebelum menentukan lokasi yang akan digunakan.

“Untuk penentuan lokasinya masih dalam pembahasan lebih lanjut. Jadi, belum ada keputusan mengenai lokasi yang akan ditetapkan,” jelasnya.

Selain rencana PLTSa, DLHK Kukar juga memasukkan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam prioritas penanganan persampahan. Pengembangan program desa ramah lingkungan juga disiapkan untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat desa.

“Penanganan persampahan menjadi salah satu prioritas kami dalam RKPD 2028. Selain PLTSa, ada rencana pembangunan TPA, TPST, dan pengembangan desa ramah lingkungan,” paparnya.

Rencana tersebut disampaikan dalam RDP yang juga membahas capaian pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran DLHK hingga November. Forum tersebut menjadi bagian dari pembahasan program yang akan direncanakan untuk tahun anggaran 2028.

“Kami menyampaikan rencana program tersebut sebagai bagian dari bahan penyusunan RKPD 2028, sehingga program penanganan persampahan dapat masuk dalam perencanaan tahun mendatang,” tutup Yudiarta. (Adv/DiskominfoKukar)