Advertorial

Bupati Aulia Optimistis Penerimaan Pajak Kukar Tembus Rp800 Miliar pada 2027

×

Bupati Aulia Optimistis Penerimaan Pajak Kukar Tembus Rp800 Miliar pada 2027

Sebarkan artikel ini
Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan Tim Terpadu pada Sektor Pertambangan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pertambangan.

Melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi pajak daerah bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkab Kukar membidik peningkatan penerimaan pajak hingga melampaui Rp800 miliar pada 2027.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, terdapat sejumlah potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan dari aktivitas industri pertambangan. Beberapa di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan.

Menurutnya, pembahasan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGOPP) menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan pajak daerah.

“Kita sedang melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait pajak daerah, utamanya pajak di sektor pertambangan. Ada beberapa potensi yang bisa kita optimalkan,” ungkap Aulia. Senin (16/11/2026).

Ia menyoroti adanya perbedaan penerimaan pajak antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur. Salah satu contohnya terlihat dari penerimaan PBBKB, di mana Kutai Timur tercatat mencapai Rp1 triliun, sedangkan Kukar baru sekitar Rp500 miliar.

Padahal, berdasarkan data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar memperoleh bagian lebih besar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu indikator bahwa potensi penerimaan pajak dari aktivitas pertambangan di Kukar masih dapat ditingkatkan.

“Kalau melihat data dasar penerimaan royalti batu bara, Kutai Kartanegara justru memperoleh bagian lebih besar. Artinya, aktivitas produksinya juga besar dan membutuhkan alat berat serta bahan bakar dalam jumlah besar,” jelasnya.

Aulia menegaskan, target penerimaan lebih dari Rp800 miliar pada 2027 bukan sekadar perkiraan. Optimisme tersebut didasarkan pada data dan kondisi aktivitas perusahaan di lapangan, yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tercermin dalam penerimaan pajak daerah Kukar.

Karena itu, pembenahan administrasi, pendataan, serta penempatan pembayaran pajak menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Dengan koordinasi lintas pemerintah, potensi pajak dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kukar diharapkan dapat tercatat dan masuk sesuai ketentuan.

“Angka itu bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Kami optimistis apabila persoalan administrasi dan pendataan ini bisa dirapikan, pendapatan daerah pada 2027 dapat meningkat hingga melampaui Rp800 miliar,” tegas Aulia. (Adv/DiskominfoKukar)