Pijar.asia | Kutai Kartanegara – Penyesuaian belanja dalam APBD Perubahan 2026 tidak serta-merta menghentikan program yang telah ditetapkan sebagai prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pemerintah daerah tetap melihat keberlanjutan program prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan perangkat daerah sebagai pelaksana.
Salah satu yang tetap menjadi perhatian adalah program RT Ku Terbaik serta sejumlah program prioritas Kukar Idaman Terbaik lainnya.
Namun, pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi anggaran yang tersedia. Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian agar program dapat berjalan sesuai kapasitas keuangan daerah.
“Program prioritas tetap kita perhatikan. Hanya saja pelaksanaannya harus melihat kemampuan anggaran, kapasitas organisasi perangkat daerah dan hasil pembahasan yang sudah dilakukan bersama DPRD,” kata Sunggono, Kamis (1/10/2026).
Sunggono menjelaskan, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah. Sejumlah belanja yang dinilai dapat ditekan telah dikurangi, termasuk perjalanan dinas, belanja operasional dan beberapa kebutuhan penunjang.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat lebih diarahkan pada kebutuhan yang memiliki kaitan dengan pembangunan dan program pemerintah.
“Ruang anggaran yang kita miliki harus kita kelola dengan cermat. Karena itu, ketika ada belanja yang masih bisa disesuaikan, kita lakukan penyesuaian tanpa mengabaikan program yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Sunggono menyebut efisiensi yang dilakukan Pemkab Kukar secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Besaran tersebut merupakan akumulasi dari sejumlah komponen belanja yang dikurangi atau disesuaikan.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai program dan anggaran juga melibatkan DPRD Kukar sehingga pelaksanaan kegiatan telah mempertimbangkan berbagai masukan dalam proses pembahasan APBD Perubahan.
“Penyesuaian program bukan berarti programnya tidak dijalankan. Kita melihat kemampuan untuk melaksanakan, kemudian menyesuaikan dengan hasil pembahasan bersama DPRD,” jelasnya.
Sementara itu, APBD Perubahan 2026 Kukar tercatat sekitar Rp7,9 triliun. Nilai tersebut turut memuat pencatatan komponen pinjaman sekitar Rp820 miliar.
“Jadi meskipun ada komponen pinjaman yang masuk dalam pencatatan anggaran, posisi APBD kita tetap sekitar Rp7,9 triliun,” pungkas Sunggono. (Adv/DiskominfoKukar)
