Pijar.asia | Samarinda – Terbongkarnya peredaran beras oplosan di sejumlah titik distribusi di Kota Balikpapan membuka mata publik akan pentingnya sistem pengawasan pangan yang modern dan responsif. Temuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa teknologi dapat menjadi ujung tombak perlindungan konsumen.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai keberhasilan aparat penegak hukum dan dinas terkait dalam mengungkap kasus ini tak lepas dari sistem pelaporan dan pemantauan digital yang sudah diterapkan pemerintah.
“Dari fluktuasi harga dan laporan kualitas, pemerintah mampu mendeteksi ada sesuatu yang tidak wajar. Ini bukti bahwa kita sudah selangkah lebih maju dalam menjaga keamanan pangan,” ujar Firnadi.
Dirinya menambahkan, langkah sigap yang ditunjukkan melalui inspeksi mendadak (sidak) mempercepat proses identifikasi barang bermasalah sebelum menyebar lebih luas ke pasaran. Menurutnya, penanganan cepat seperti ini patut menjadi standar operasional dalam pengawasan distribusi bahan pokok.
Firnadi mengingatkan bahwa praktik oplosan tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dirinya mendesak agar pengawasan tidak berhenti pada kasus ini saja, melainkan terus diperkuat secara berkelanjutan.
“Kejadian ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Konsumen berhak mendapatkan produk yang layak dan sesuai standar,” tegasnya.
Kasus ini sendiri mencuat setelah laporan media mengungkap temuan beras dengan kualitas tak sesuai standar beredar di pasar-pasar tradisional. Pemerintah melalui Polda Kaltim dan dinas terkait kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap sumber peredaran beras oplosan. (MH/Adv/DPRDKaltim)
