Pijar.asia | Samarinda – Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan, kali ini bukan soal pembangunan fisik, melainkan persoalan sosial yang mulai mencuat. Dugaan praktik prostitusi yang terjadi di sekitar wilayah proyek strategis nasional tersebut memantik reaksi dari kalangan legislatif daerah.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyuarakan kekhawatirannya atas potensi berkembangnya aktivitas prostitusi di sekitar IKN, yang dinilai bisa menimbulkan dampak sosial jangka panjang jika tidak segera ditangani secara sistematis.
“Lingkungan sosial di sekitar IKN harus menjadi perhatian. Kita tidak ingin kawasan ini justru berkembang menjadi titik rawan karena kelalaian pengawasan sejak awal,” ujarnya.
Pernyataan Baharuddin merespons penangkapan dua perempuan oleh Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) yang diduga terlibat praktik prostitusi. Dirinya menyebut bahwa munculnya aktivitas semacam ini menjadi indikator lemahnya deteksi dini dan pengawasan sosial di tingkat lokal.
Lebih dari sekadar penindakan, Baharuddin menekankan pentingnya upaya pencegahan secara kolektif. Dirinya mengajak semua elemen masyarakat, mulai dari aparat desa, RT/RW, tokoh masyarakat hingga warga biasa untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.
“Masalah ini tidak bisa dibebankan hanya kepada Satpol PP. Semua pihak harus ambil bagian dalam pencegahan. Perangkat desa, masyarakat adat, hingga pemuda lokal perlu diberdayakan,” tegasnya.
Dirinya juga mewanti-wanti kemungkinan adanya pola terorganisir di balik praktik tersebut. Jika benar ada jaringan yang bekerja sistematis, maka menurutnya, penanganan harus dilakukan secara lintas sektor dan melibatkan instansi yang lebih luas.
“Kalau ini sudah jadi pola dan bukan tindakan individu semata, maka jelas ada aktor dan motif ekonomi di baliknya. Ini harus dibongkar sampai ke akar,” tambahnya.
Tak hanya itu, Baharuddin menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan remaja di wilayah sekitar IKN. Dirinya menyebut bahwa lingkungan yang tidak sehat dapat menjadi ancaman serius bagi perkembangan generasi muda.
“Kita bicara soal masa depan. Kalau anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap aktivitas negatif, maka pembangunan IKN bisa kehilangan nilai sosialnya,” katanya.
Sebagai anggota Badan Kehormatan dan Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong penguatan program-program sosial dan pengawasan di kawasan penyangga IKN baik dari segi kebijakan maupun anggaran.
“Pembangunan IKN tidak boleh hanya fokus pada kemegahan infrastruktur. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan ketahanan sosial harus jadi prioritas. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
