Pijar.asia | Samarinda – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan jadwal Pilkada Serentak memunculkan wacana lebih luas mengenai stabilitas sistem demokrasi dan kesiapan regulasi nasional. Dari daerah, DPRD Kaltim memberikan respons serius atas implikasi jangka panjang dari putusan tersebut.
Putusan MK tertanggal 26 Juni 2025 menetapkan bahwa pelaksanaan Pilkada dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah Pemilu Nasional. Artinya, Pilkada baru akan digelar kembali pada 2031.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa dampak dari keputusan ini tidak bisa dilihat sebatas pergeseran waktu, melainkan menyentuh sistem tata kelola politik dan pemerintahan secara menyeluruh.
“Ini bukan sekadar penjadwalan ulang, tapi menyangkut arsitektur demokrasi dan tata kelola daerah. Kalau tidak segera diantisipasi secara hukum dan administratif, bisa menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Dalam konteks kebijakan publik, pergeseran jadwal Pilkada turut mempengaruhi banyak aspek yaitu mulai dari siklus perencanaan pembangunan, skema anggaran daerah, hingga desain hubungan antara legislatif dan eksekutif. Salehuddin menyebut bahwa tanpa regulasi turunan yang jelas, pemerintah daerah berpotensi menghadapi situasi abu-abu dalam kepemimpinan politik.
“Bisa muncul kekosongan hukum. Siapa yang berwenang jika masa jabatan kepala daerah berakhir sebelum Pilkada digelar? Harus segera ada kepastian hukum,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, Fraksi Golkar DPRD Kaltim telah menginisiasi langkah awal dengan membangun komunikasi intensif bersama Dewan Pimpinan Pusat dan Fraksi Golkar di DPR RI. Tujuannya untuk menyelaraskan strategi nasional menghadapi perubahan fundamental ini.
Salehuddin juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga penafsir konstitusi. Namun di sisi lain, dirinya menegaskan bahwa kecepatan respons dari pembuat kebijakan nasional adalah faktor krusial agar transisi ini tidak menimbulkan instabilitas.
“Jangan menunggu keadaan mendesak baru kita sibuk mengubah aturan. Semua aktor politik dan birokrasi harus bergerak sekarang,” katanya.
Dampak perubahan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menyentuh mekanisme rekrutmen politik, pembiayaan pemilu, serta strategi partai dalam menjaring kader dan membangun basis dukungan publik.
“Seluruh perencanaan strategis partai akan berubah. Ini bukan keputusan sederhana. Ini butuh respons kebijakan yang terukur dan cepat,” tutup Salehuddin. (MH/Adv/DPRDKaltim)
