Pijar.asia | Samarinda – Keterbatasan akses transportasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, kembali berdampak langsung pada melonjaknya harga beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Persoalan ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menilai mahalnya logistik sebagai akar permasalahan utama.
“Distribusi barang ke Mahulu masih sangat bergantung pada Sungai Mahakam. Ketika musim kemarau datang, riam-riam yang dangkal seperti Riam Udang, Riam Halo, dan Riam Panjang membuat alur sungai sulit dilalui. Hal ini menyebabkan biaya angkut melonjak tajam,” ujar Ekti, Senin (28/07/2025).
Kondisi geografis Mahulu yang terpencil membuat wilayah ini rentan terhadap fluktuasi logistik. Harga kebutuhan pokok yang tinggi dinilai memperburuk daya beli masyarakat, terutama di wilayah Long Bagun hingga Long Apari.
Menanggapi situasi ini, Ekti mengapresiasi langkah Pemkab Mahulu yang telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi ongkos angkut bahan pokok. Namun, dirinya menyoroti lambannya proses pengesahan perubahan APBD yang diperlukan untuk realisasi program tersebut.
“Secara kebijakan sudah tepat, namun implementasinya perlu dipercepat. Subsidi hanya akan berdampak jika bisa segera dieksekusi. Kita tidak bisa terus menunggu sementara beban masyarakat terus bertambah,” tegasnya.
Lebih jauh, Ekti menilai bahwa ketergantungan terhadap transportasi sungai harus diimbangi dengan percepatan pembangunan jalur darat. Jalan sepanjang 250 kilometer dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai dan Long Apari disebut-sebut sebagai jalur alternatif distribusi. Namun, proyek tersebut masih jauh dari kata optimal.
“Status jalan itu berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Pemprov sudah beberapa kali mengangkat isu ini, tetapi perlu ada sinkronisasi lintas sektor agar progresnya tidak tersendat,” tambah politisi asal daerah pemilihan pedalaman Kaltim itu.
Menurutnya, tantangan distribusi di Mahulu bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut tata kelola kebijakan antarwilayah. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat agar kebijakan subsidi tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari solusi jangka panjang.
“Kita tidak bisa lagi menutup mata. Isolasi akses membuat harga pangan di Mahulu tidak kompetitif. Ini soal keadilan ekonomi. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak,” pungkas Ekti. (MH/Adv/DPRDKaltim)
