Pijar.asia | Samarinda – Ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan tajam dari DPRD. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, menilai ketidakmerataan infrastruktur pendidikan memperbesar jurang ketimpangan sosial antarwilayah.
Dalam keterangannya, Hamas sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di kawasan perbatasan yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Tidak hanya kekurangan guru, sebagian besar bangunan sekolah bahkan tak layak pakai.
“Anak-anak di daerah pelosok belajar tanpa meja, tanpa kursi, dan di ruang kelas yang hampir roboh. Situasi ini mencerminkan ketidakadilan pembangunan,” ujarnya.
Dirinya menyebutkan bahwa kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang kerap digaungkan. Menurutnya, pendekatan anggaran selama ini cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan mengabaikan kebutuhan riil di daerah pinggiran.
“Jika alokasi anggaran pendidikan hanya berputar di kota, maka anak-anak di pedalaman akan terus tertinggal. Padahal, mereka juga bagian dari masa depan Kalimantan Timur,” tegasnya.
Hamas juga mengkritisi penerapan kurikulum nasional yang dinilai tidak adaptif terhadap kondisi daerah. Sekolah-sekolah terpencil kerap tidak memiliki fasilitas dasar seperti laboratorium, akses internet, bahkan tenaga pendidik tetap, sehingga penerapan kurikulum berjalan tidak maksimal.
“Di atas kertas, kurikulum kita terlihat bagus. Tapi kenyataannya, banyak sekolah tidak punya alat dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaannya,” ucapnya.
Dirinya mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan pendidikan di tiap wilayah, khususnya daerah tertinggal. Langkah ini dinilai penting untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data dan kondisi lapangan.
Lebih lanjut, Hamas menekankan bahwa Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara merata, asalkan ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah.
“Potensi anggaran kita besar, tinggal kemauan dan keberpihakan yang harus ditegaskan. Pemerataan pendidikan bukan slogan, tapi agenda strategis,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Dirinya juga mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, untuk mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan sistemik di sektor pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya urusan satu instansi. Ini soal tanggung jawab kolektif. Kalau kita ingin anak-anak di pedalaman punya masa depan yang sama cerahnya, maka kita harus bergerak bersama,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
