Pijar.asia | Samarinda – Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap infrastruktur yang memadai, proyek Jalan Tol Samarinda–Bontang kembali menjadi sorotan. Publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan proyek yang telah lama dijanjikan sebagai solusi kemacetan dan risiko keselamatan di jalur utama Kalimantan Timur itu.
Meski telah digaungkan sejak awal masa pemerintahan saat ini, pembangunan tol yang digadang-gadang menjadi tulang punggung konektivitas wilayah utara dan selatan Kaltim masih sebatas wacana. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyebut ini sebagai momentum pembuktian bagi pemerintah provinsi.
“Proyek ini tidak boleh hanya jadi alat kampanye. Ini waktunya dibuktikan dengan kerja nyata. Tol ini menyangkut keselamatan warga dan efisiensi logistik antarwilayah,” katanya.
Menurutnya, sejumlah hambatan teknis memang sempat memperlambat proses, namun proyek tol kini telah masuk daftar prioritas pemerintah provinsi. Agus menekankan bahwa dukungan pendanaan baik dari APBD maupun dari pusat menjadi elemen penentu percepatan pembangunan.
Jalur poros Samarinda–Bontang saat ini menjadi rute vital bagi pergerakan barang dan manusia. Sayangnya, kondisi medan yang berat dengan tanjakan dan turunan curam menjadikan rute ini rawan kecelakaan, terutama bagi truk dan kendaraan berat.
“Sudah terlalu banyak kasus kecelakaan karena kontur jalan yang ekstrem. Jalan tol bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk keselamatan dan efisiensi,” ujarnya.
Dirinya menambahkan bahwa kemacetan di jalur tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan kendaraan dan aktivitas industri di kawasan timur Kaltim. Kehadiran tol dinilai mampu memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik dan membuka akses baru ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur dan Berau, Agus mengaku menerima desakan kuat dari masyarakat dalam setiap pertemuan konstituen. Permintaan agar proyek jalan tol segera dimulai muncul hampir di setiap sesi reses.
“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini sudah menjadi tuntutan masyarakat. Mereka tidak butuh janji baru, tapi pelaksanaan nyata,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Agus, menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan jalan tol hingga terealisasi. Bagi legislatif, proyek ini tidak hanya penting untuk saat ini, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah, keselamatan lalu lintas, dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Jika pemerintah ingin dicatat sebagai pemerintahan yang bekerja, bukan sekadar berjanji, maka inilah momen untuk membuktikannya,” tutupnya. (MH/Adv/DPRDKaltim)
