Pijar.asia | Samarinda – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menjamin akses layanan dasar masyarakat melalui program unggulan Gratispoll dan Josspoll mendapat pengawalan serius dari DPRD Kaltim.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, DPRD Kaltim menggelar rapat lanjutan untuk membedah aspek teknis pelaksanaan kedua program tersebut, Rabu (9/7/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.
Rapat ini melibatkan sejumlah instansi strategis seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pansus menilai penting untuk memastikan bahwa program yang menyasar langsung ke kebutuhan pokok masyarakat ini berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Syadi’ah, menegaskan bahwa pembahasan kali ini lebih diarahkan pada teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini dilakukan menyusul rapat sebelumnya yang masih bersifat presentasi umum oleh Bappeda.
“Kami ingin memperjelas teknisnya agar pelaksanaan program ini tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Apalagi ini berkaitan langsung dengan hak-hak dasar warga,” ujar Syarifatul.
Salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan adalah persoalan teknis layanan BPJS Kesehatan, yang dinilai masih kerap menemui hambatan administratif. Meski dianggap sebagai kesalahan minor, Pansus menilai hal tersebut perlu diluruskan agar tidak mengganggu efektivitas program.
“Sudah ada klarifikasi tadi, beberapa kendala di lapangan memang terjadi. Tapi sekarang regulasi dan nomenklaturnya sudah lebih jelas,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan Gratispoll dan Josspoll akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis, selama implementasinya tetap dikawal dengan baik.
Melalui rapat ini, Pansus DPRD Kaltim menegaskan komitmennya dalam memastikan bahwa setiap program pro-rakyat benar-benar dijalankan dengan terukur, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat. (MH/Adv/DPRDKaltim)
